PKS: Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat Kecil

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim menyampaikan harapannya agar terjadi perubahan positif bagi bangsa dari Indonesia. Ia meyakini hal tersebut akan dicapai bila kursi kepemimpinan dimenangkan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Saudara sebangsa setanah air, perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak bergandengan tangan. Selama 10 tahun, kita merasakan betapa sulitnya perekonomian. Kebijakan pemerintah dan legislasi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, ini harus mengalami perubahan,” tegas Dr. Salim, dilansir Senin (12/2).

Baca Juga: Cara PKS Meramaikan Kampanye Akbar di JIS: Bagikan Bendera PKS dan Putihkan JIS

Dalam pengamatannya selama 10 tahun, Dr. Salim melihat banyak kekurangan di berbagai aspek.

“Perubahan harus segera terjadi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Ketika saya akan masuk ke sini, saya merasakan jalan kaki selama 1,5 jam. Meskipun banyak peserta yang berjalan, semuanya nyaman dan tanpa keluhan. Ini adalah tanda bahwa perubahan akan terjadi di negeri ini dan dirasakan oleh semua,” lanjutnya.

Dr. Salim menekankan semangat cinta tanah air sebagai kunci perubahan.

“Pertama, kita harus siap mencintai Indonesia dengan segala suku, agama, dan kelompoknya. Kita juga harus menjaga alamnya. Kedua, kita harus siap membela NKRI bukan hanya sebagai slogan, tapi dari hati yang paling dalam,” ucap Salim.

“Perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak bergandengan tangan, bahu membahu, dan bersolidaritas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,” tambahnya.

Dengan semangat ini, Dr. Salim berharap Indonesia dapat mewujudkan keadaan sejahtera, gemah ripah, dan loh jinawi bagi seluruh rakyatnya.

Baca Juga: Mantan Presiden PKS Shohibul Iman Optimis AMIN Raih 80 Persen Suara di Bumi Pasundan

Kampanye Akbar Anies-Muhaimin dihadiri jutaan massa pendukung dari berbagai kelompok,yang dihadiri pasangan Capres Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, tokoh bangsa Jusuf Kalla dan pimpinan partai politik pengusung.