Impor Beras Membengkak, PKS: Harusnya Bisa Dicegah!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak berbagai faktor seperti perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, serta biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM berperan dalam kebijakan impor beras ke dalam negeri yang terus membengkak.

Amin menilai hal tersebut harusnya bisa dicegah sehingga langkah impor yang begitu besar bisa dikurangi.

Situasi ini menurutnya akan sangat berdampak kepada petani yang mengalai kesulitan.

“Seharusnya hal ini bisa dicegah. Namun, ironisnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” kata Amin, Kamis (29/2/23), dikutip dari laman pks.id.

Menurut Amin Ak, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras.

Amin menilai saat ini Indonesia terus bergantung pada impor beras.

Baca Juga: Sudah Lama Direncanakan, Anies Sebut Pertemuan JK dan Megawati Tinggal Menunggu Waktu

“Pemerintah jelas tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri. Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” kata Amin.

Hal ini akan memperburuk kondisi produksi beras nasional dalam jangka panjang karena banyak petani yang kesulitan menjaga usaha pertanian mereka.

Amin tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa harga beras sudah turun. Menurut pengamatan di lapangan, harga beras masih tinggi.

“Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. Tapi itu pun sangat terbatas,” tutur Amin.

Amin berpendapat, pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.

“Termasuk juga dugaan beras digunakan sebagai alat transaksi politik saat Pemilu. Saya yakin jika diselidiki akan terlihat keterkaitannya, yang sangat mungkin melibatkan kartel/mafia beras,” tambah Amin.

Sebelumnya, nilai impor beras yang masuk ke Indonesia disebut mengalami kenaikan.

Plt Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan nilai impor beras yang masuk ke Indonesia pada Januari 2024 mencapai US$ 279,2 juta. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 135,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana impor beras pada Januari 2023 hanya mencapai US$ 118,7 juta.

“Dapat kami sampaikan bahwa impor beras Januari 2024 adalah senilai US$ 279,2 juta” kata Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta pada Kamis, 15 Februari 2024, dikutip dari laman tempo.co.

Pemerintah juga akan menambah impor beras 1,6 juta ton, sehingga total beras luar yang didatangkan di 2024 ini menyentuh 3,6 juta ton.

Baca Juga: Jokowi Diisukan Gabung ke Golkar, JK: Bergabung Boleh Saja...

"Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton," kata Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2/24).

Melihat panel harga pangan nasional, untuk beras premium per Minggu (3/3/24) seharga Rp17.220/Kg, dan beras medium seharga Rp15.220/Kg. Harga tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.