Ahli Sebut Sama Seperti Pencuri Kalau Presiden Bagi Bansos untuk Kemenangan Calon Tertentu di Pilpres

Franz Von Magnis atau yang dikenal sebagai Romo Magnis menyebut apabila presiden yang pegang kekuasaan sengaja menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) ke masyarakat untuk kemenangan paslon tertentu di Pemilu atau Pilpres, maka hal tersebut tak bedanya seperti pencuri yang mengambiluang.

Hal ini Romo Magnis sampaikan saat menjadi Ahli yang dihadirkan pihak tim hukum Ganjar-Mahfud (03) sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (02/04/24).

Romo Magnis mengingatkan pembagian bansos sudah ada aturan termasuk kementerian yang bertanggungjawab hingga pembagiannya.

“Bansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya jadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya,” ungkapnya.

“Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam ambil uang tunai dari kas toko, jadi itu pencurian pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya jabatan sebagai presiden bahwa kekuasaan yang dia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan seluruh masyarakat,” jelasnya.

Romo Magnis mengungkapkan sangat memalukan apabila seorang yang punya kekuasaan seperti presiden memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan keluarganya.

“Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri itu amat memalukan,” ungkapnya.

Hal ini karena menurutnya dengan mementingkan kepentingan pribadi atau keluarganya, presiden membuktikan diri tidak memiliki wawasan seorang presiden.

Baca Juga: Terbongkar! Ahli Sebut Bansos Tingkatkan Perolehan Suara Calon yang Didukung Petahana

Romo Magnis menjelaskan seharusnya seorang presiden punya pemahaman bahwa hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat bukan keluarganya sendiri.

“Karena membuktikan ia tidak memiliki wawasan seorang presiden, ‘hidupku 100 persen untuk rakyat’ bukan melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya,” ungkapnya.

Mengenai “bagi bansos dan pencurian”, Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan mengapa Presiden bisa diibaratkan dengan pencuri soal bagi-bagi bansos.

Menurut Hotman, Jokowi membagikan bansos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya, dilanjutkan kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagi-bagikan bansos di luar data yang ada," ungkap Hotman.