Kata Bahlil, Ini Alasan Belum Adanya Realisasi Pembangunan Investasi Asing di IKN
Sejumlah mobil melintas di jalan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). Dalam Pasal 6 UU IKN telah diatur mengenai cakupan wilayah IKN yang meliputi daratan seluas 256.142 hektare serta wilayah perairan laut dengan luas 68.189 hektare dan luas wilayah darat IKN Nusantara dari 56.180 hektare kawasan IKN Nusantara dan 199.962 kawasan pengembangan. | Kredit Foto: Antara/Bayu Pratama S
Informasi terbaru dari Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan investasi asing di Ibu Kota Nusantara. Hal ini berbeda dengan target pemerintahan Jokowi yang mengharapkan investasi sebesar Rp100 triliun untuk Kawasan Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bahlil menyatakan bahwa alasan belum adanya penanaman modal asing di IKN adalah karena investasi tersebut baru akan dimulai pada tahap kedua pembangunan setelah upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Saat ini, investasi yang masuk ke IKN masih pada tahap pertama, yang mayoritas berasal dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Belum ada Perusahaan Modal Asing (PMA) yang melakukan groundbreaking.
"Saat ini, semua investasi masih berasal dari PMDN. Semua PMA masih dalam tahap komunikasi dengan kita untuk memulai investasi," ujar Bahlil dalam kesempatan tersebut.
Dalam kunjungan terakhirnya ke IKN pada 4 Juni lalu, Presiden Jokowi menawarkan prospek investasi yang menjanjikan di Ibu Kota Nusantara kepada investor. Beliau menjelaskan bahwa saat infrastruktur dan konektivitas selesai dibangun, harga lahan di IKN diperkirakan akan melambung, menjadikan investasi di sana sebagai investasi masa depan yang menguntungkan.
Namun demikian, Bahlil juga mengingatkan bahwa saat ini masih terdapat kendala infrastruktur seperti jalan tol dari Balikpapan ke IKN yang belum selesai, yang bisa mempengaruhi percepatan realisasi investasi di kawasan tersebut.
Presiden juga pernah menyebut bahwa investor dari Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, berminat untuk berinvestasi di IKN, meskipun nilai pastinya belum dapat diumumkan karena belum ada tanda tangan perjanjian investasi yang definitif.
Dengan demikian, proses pengembangan dan realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara masih dalam tahap awal yang menantikan perkembangan lebih lanjut pasca tahap pembangunan kedua yang direncanakan setelah tanggal 17 Agustus 2024.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement
