Tim Pengawas Haji DPR RI Temukan Masalah dalam Penyelenggaraan Haji 2024

Tim pengawas Haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji tahun 2024, salah satunya adalah kapasitas tenda jemaah haji di Mina yang melebihi kapasitas. Menteri Agama merespons dengan berjanji akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan haji tahun ini.

Ketua tim pengawas Haji DPR RI, Muhimandar, menyatakan bahwa hasil inspeksi tim menunjukkan banyak tenda yang penuh sesak sehingga jemaah tidak bisa beristirahat dengan nyaman. Akibatnya, banyak jemaah yang terpaksa tidur di lorong.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan tempat wudu juga sangat terbatas, sehingga jemaah harus antre hingga dua jam. Tim pengawas juga menemukan bahwa kamar mandi dan toilet tidak ramah untuk lansia, sehingga mereka harus berjalan jauh untuk mencapai fasilitas tersebut.

"Setiap orang hanya mendapat 0,8 meter persegi, tidak sampai 1 meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhimandar. Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam pembagian tenda yang membuat beberapa tenda berlebihan luasnya. "Ke depan, setiap tenda harus diukur per orang seperti di hotel," tambahnya.

Masalah lain yang ditemukan adalah rasio kamar mandi yang tidak imbang. Banyak jemaah yang pingsan karena harus antre terlalu lama, dan kebersihan juga tidak terjaga. Selain itu, persoalan kapasitas maktab juga dialami oleh penyelenggara haji khusus. Terdapat perbedaan hitungan dalam jumlah kapasitas jemaah di dalam maktab antara pihak pengelola lahan dan penyedia layanan jemaah haji.

Ketua Umum Sapuhi, Syam Resviadi, menyatakan bahwa meski tidak ada kekurangan tempat tidur untuk jemaah, perbedaan cara menghitung jumlah jemaah antara pengelola lahan dan penyedia layanan menyebabkan luas maktab menjadi berbeda.

"Kami tidak merasakan kekurangan jumlah dalam hal pelayanan kasur dan tempat tidur di dalam tenda, namun perbedaan cara berhitung menyebabkan kesalahan jumlah jemaah yang berbeda," katanya.

Baca Juga: Amburadulnya Kemenag Atur Ibadah Haji, Pakar: Lepas Tanggung Jawab ke Pemerintah Arab Saudi Tindakan Pengecut

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, berjanji akan mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun 2024 secara menyeluruh.

"Semua pihak bisa memberikan evaluasi asal dilakukan berbasis data. Persoalan haji yang ditemukan di lapangan telah diidentifikasi dan dicarikan solusinya dengan cepat. Meskipun jemaah mungkin merasa pelayanan sangat memuaskan, tetap harus ada evaluasi," ujar Yaqut.

Tim pengawas Haji DPR RI menyebut masih banyak kebijakan yang perlu perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian tim pengawas antara lain adalah manajemen tenda, fasilitas pendukung, dan pelayanan jemaah di lapangan.

Laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan penyelenggaraan haji yang lebih baik di masa mendatang dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan jemaah haji Indonesia.