Musda VI MAPPI DPD Jabar: Langkah Strategis Menuju Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Masyarakat Penilai Profesi Indonesia (MAPPI) Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI yang digelar 25-26 Oktober 2024 di Bandung.

Ketua MAPPI DPD Jabar, Achmad Huda mengatakan, selain menggelar penguatan kapasitas bagi anggota melalui PPL, musda beragendakan pemilihan calon ketua MAPPI DPD Jabar yang baru. 

Dia meyakini bahwa DPD MAPPI Jabar yang berusia lebih dari 20 tahun telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam melaksanakan suksesi kepemimpinan organisasi serta memberikan panduan bagi kepengurusan yang akan datang untuk menjalankan organisasi.

"Harapannya kerja sama yang sudah terjalin dengan DPN, P2PK, Pemda dan para pemangku kepentingan lainnya dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan demi optimalnya peran profesi penilai di Jawa Barat," ungkapnya.

Adapun, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kemenkeu RI Dr Erawati yang turut hadir dalam acara tersebut mengingatkan bahwa profesi penilai memiliki peran sangat strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Tantangan yang makin kompleks, kata Erawati, memerlukan penilai untuk tidak hanya bekerja secara profesional, namun terus berkolaborasi dengan pihak lain. 

Menurutnya, integritas dan profesionalisme menjadi fondasi dan pilar bagi semua profesi karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari publik. Kemampuan untuk beradaptasi dengan regulasi baru dan tren pasar yang terus berubah juga menuntut penilai untuk dapat mengikutinya. 

"Perkembangan teknologi yang dapat memudahkan proses penilaian di saat yang sama menghadirkan tantangan terkait keamanan data, ketepatan analisis dan transparansi," katanya.

Erawati menilai globalisasi menyebabkan peningkatan standar dan ekspektasi dari regulator, masyarakat dan pemangku kepentingan, menuntut adaptasi yang responsif dari penilai. 

"Kami berharap agar MAPPI dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah, otoritas, sektor industri dan sinergi dengan dunia pendidikan," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Indra Maha mewakili Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jawa Barat dengan potensinya yang sangat besar membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk profesi penilai dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi yang kuat dan stabil.

Hasil penilaian yang final dan mengikat mengharuskan proses penilaian dilakukan secara profesional dan akuntabel, sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

"MUSDA ini diharapkan menjadi wadah untuk bertukar fikiran, meningkatkan kompetensi anggota dan ada inovasi, sehingga anggotanya bisa makin maju, profesional, serta MAPPI DPD Jawa Barat menjadi organisasi yang makin kuat dan bermanfaat," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Musda VI MAPPI Jabar,  Budi Syarif Hidayatullah mengatakan, acara ini digelar selama dua hari berturut-turut secara online dan offline. 

Selain menggelar webinar tentang aspek permasalahan hukum yang ada di penilaian, musda juga beragendakan pemilihan calon ketua MAPPI DPD Jabar yang digelar secara offline. 

 Baca Juga: Dukung Bulan Inklusi Keuangan, Bank Woori Saudara Edukasi 600 Siswa di Wilayah Ciamis, Jawa Barat

"Jadi rangkaian acaranya 2 dua hari tetapi untuk yang hari Jumat kemarin memang acara kita adakan secara online karena inti pada hari pertama itu kita isi dengan acara pembukaan musda dan webinar tentang aspek-aspek masalah hukum yang ada di penilaian," jelasnya.

Budi menyebutkan, kandidat calon Ketua MAPPI DPD Jabar yang telah mendaftar sebanyak dua orang dimana nantinya akan dipilih melalui voting. Adapun kandidat calon yang telah terdaftar yakni Wawan Trisnawan dan Maulana Agus. 

"Di hari kedua acara Musda VI digelar secara offline karena untuk pemilihan calon Ketua DPD MAPPI Jabar anggota MAPPI di Jabar ingin memilih secara langsung," ujarnya.

Budi mengatakan, anggota MAPPI Jawa Barat secara keseluruhan kurang lebih ada 1.253 peserta yang tergabung dalam MAPPI DPD Jabar dan Banten.

"Tetapi baru bulan ini Banten berdiri sendiri gitu. Nah, jadi jumlah anggotanya kan masih belum kita pisah antara yang Banten dan yang Jawa Barat. Jadi masih gabung seperti itu," jelasnya.

Dia berharap, dengan adanya acara musda ini, bisa terpilih ketua yang memiliki integritas dan bisa membawa MAPPI DPD Jabar menjadi lebih baik lagi.

"Kalau untuk goals atau target sebenarnya kita berkesinambungan ya dengan pengurus yang ada di pusat. Jadi kita juga mencoba untuk menjalankan apa yang menjadi visi misi yang ada di pusat juga," ungkapnya.

Terpisah, Ketua 2 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI, Wahyu Mahendra mengungkapkan, kegiatan musda ini juga menjadi bagian dari upaya kolaborasi antara pengurus MAPPI pusat dan daerah khususnya Jabar dalam  mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

"Jadi harapannya nanti dengan adanya Musda ini kita saling kolaborasi. Kolaborasi antara pengurus MAPPI yang ada di pusat dan pengurus yang ada di daerah untuk saling memajukan," ungkapnya.

"Karena asosiasi profesi penilaian ini salah satu bagian dari profesi dari sektor keuangan. Apalagi kalau target pemerintahan saat ini dari Pak Prabowo kemarin disampaikan target pertumbuhan ekonominya adalah 8 persen," sambungnya. 

 Baca Juga: LPS Perkuat Kolaborasi dengan MAPPI untuk Menilai Aset Bank dan Asuransi

Wahyu mengatakan bahwa Jabar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga, pihaknya pun optimistis target 8 persen tersebut bisa dicapai.

"Karena 8 persen dari pemerintah itu kan target secara nasional, sehingga Jawa Barat sebagai salah satu penyumbang ekonomi nasional terbesar, tentunya anggota MAPPI juga bisa berperan aktif penting diharapkan di sini," tegasnya.

MUSDA menghasilkan Wawan Trisnawan sebagai Ketua periode 2024-2028 serta beberapa rekomendasi kepada pengurus selanjutnya.

Acara ditutup dengan peringatan HUT MAPPI ke 43 dan santunan anak yatim Panti Asuhan Senyum Yatim Antapani Bandung.