Soal Wacana Perubahan Skema Subsidi BBM, DPR: Pengawasan Harus Ketat dan Tepat Sasaran

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan, pada prinsipnya DPR menginginkan agar skema yang diwacanakan pemerintahan baru tersebut bisa tepat sasaran. 

“Jika memang subsidi BLT dapat dirasakan langsung kepada masyarakat dan mampu tepat sasaran, saya mendukung. Paling tidak dengan metode seperti ini tidak banyak terjadi kebocoran. Pasalnya bantuan subsidi yang diterapkan saat ini, dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati masyarakat mampu,” katanya seperti yang dikutip laman DPR di Jakarta, akhir pekan ini.

Baca Juga: Regulasi Masih Digodok, BBM Subsidi Tak Jadi Dibatasi Besok

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, BLT ini diharapkan mampu menjangkau siapa saja kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga harus jelas sumber datanya.

“Persoalannya selama ini jika bersinggungan dengan data masih banyak data yang tidak akurat. Untuk itu perlu diperbaiki, sehingga pemerintah bisa menjalankan wacana tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam data penerima bantuan serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif. Data yang akurat dan pengawasan yang kuat, tegasnya, adalah kunci utama dalam menghindari kebocoran subsidi.

"Prinsipnya, jika mau membenahi subsidi bisa tepat sasaran, mau itu subsidi orang, mau subsidi barang kunci utamanya adalah pada data. Di samping data adalah pengawasan. Sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah namanya orang nakal pasti ada celah-celah untuk berbuat tidak baik," tambahnya.

Oleh karena itu, pengawasan juga menjadi penting. Sehingga, dengan sistem dan pengawasan yang baik serta data yang akurat, diharapkan tentu bisa meminimalkan kebocoran terkait penyaluran BBM bersubsidi dan gas bersubsidi.

Baca Juga: DPR Dorong Obat Asli Indonesia Masuk JKN, Perkuat Kemandirian Farmasi Nasional!

Di samping itu, ia juga mengingatkan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang mencoba menyalahgunakan sistem ini.

"Perlu ada tindakan tegas dan hukuman yang sepadan terhadap oknum-oknum yang bermain. Gak mungkin mereka berdiri sendiri pasti ada yang nge-backing-in. Untuk itu guna mewujudkan penyaluran subsidi energi tepat sasaran harus betul-betul melakukan penindakan secara hukum siapapun yang terindikasi terlibat harus hukuman yang setimpal,” pungkasnya.