KKP Tingkatkan Pengawasan Daerah Perbatasan, Dukung Pemberantasan Penyelundupan Barang Ilegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan kelautan di daerah perbatasan untuk mendukung upaya pemerintah, khususnya Bea Cukai Kementerian Keuangan, dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan barang ilegal. 

KKP sangat sangat mendukung dan mengapresiasi hasil pencegahan dan pemberantasan penyelundupan barang ilegal yang dilakukan oleh desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan barang ilegal yang terdiri dari Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI dan Kementerian atau Lembaga terkait. Ini disampaikan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Baca Juga: KKP Pastikan Produk Akuakultur RI Berstandar Internasional dan Mampu Bersaing di Pasar Global

Untuk itu, kata Wamen Didit, KKP memiliki langkah strategis peningkatan pengawasan, yaitu dengan peningkatan kerja sama dengan TNI, Polri, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, dan aparat penegak hukum negara sahabat seperti Australian Border Force dan APMM Malaysia.

“Dalam kerja sama itu kami melakukan pengawasan secara intensif terhadap aktivitas perikanan, terutama di wilayah perbatasan dan daerah rawan pelanggaran, termasuk untuk penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL),” kata Wamen Didit dalam siaran resmi di Jakarta, dikutip Senin (18/11).

Selain itu, lanjut Wamen Didit, pihaknya juga mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi untuk mempermudah pertukaran data dan informasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Termasuk, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya itu, Wamen Didit juga bekerja sama dengan DJBC dalam penanganan kasus penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) melalui peningkatan pengawasan di pelabuhan, pertukaran informasi intelijen, dan operasi gabungan. Melalui kolaborasi dengan DJBC dan lintas K/L, pada tahun 2023 telah terlaksana 20 kali operasi penggagalan dengan jumlah BBL yang diamankan sebanyak 1,6 juta ekor.

“KKP dan DJBC juga bekerja sama dalam memastikan bahwa produk perikanan yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan kepabeanan dan tidak merugikan negara. Termasuk dalam mencegah praktik penangkapan ikan secara ilegal yang dapat merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal,” ungkapnya. 

Wamen Didit berharap, kerja sama KKP dan Kementerian Keuangan dapat mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menempatkan petugas Bea Cukai pada pelabuhan-pelabuhan perikanan yang menjadi pangkalan PIT.

Kemudian mendapatkan pengawalan dari DJBC untuk ekspor ikan dan produk perikanan; penguatan koordinasi dan kolaborasi melalui pertukaran data secara real-time, pemanfaatan teknologi informasi dan Command Center KKP, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara KKP dan Kementerian Keuangan khususnya DJBC diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.