DPR Tegaskan Setiap Rupiah APBN Harus untuk Rakyat, Bukan Sekadar Pemangkasan!

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kewajiban, tetapi juga peluang bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Puan menegaskan bahwa langkah efisiensi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

"Efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang," ujar Puan dalam sidang tersebut.

Baca Juga: Prabowo Bicara Tantangan Pemerintah Lakukan Efisiensi: Kadang Sulit Orang yang Sudah Nyaman

DPR juga mengapresiasi pemerintah atas upaya efisiensi anggaran yang dilakukan. Puan menekankan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh sekadar menjadi pemangkasan anggaran tanpa arah yang jelas, melainkan harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, DPR telah menjalankan fungsi anggarannya dengan membahas efisiensi APBN 2025 melalui berbagai komisi yang bekerja sama dengan mitra terkait. DPR juga berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan APBN 2025, memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat Paripurna Ke-16 ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, seperti Sufmi Dasco, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat tersebut diikuti oleh 293 anggota, dengan 248 hadir secara langsung dan 45 izin.