Ekonom INDEF Sarankan Kelas Atas dan Menengah Harus Lebih Rajin Belanja

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Aviliani, menyampaikan pandangan strategisnya mengenai situasi global yang terus berubah dan pentingnya respons cepat dari pemerintah maupun dunia usaha dalam menghadapi ketidakpastian yang kini menjadi keniscayaan.

"Uncertainty bukan lagi sesuatu yang baru. Sejak krisis 2008 hingga proyeksi 2025, dunia terus menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik dalam rentang waktu yang semakin pendek. Artinya, kepastian satu-satunya adalah ketidakpastian itu sendiri” ungkap Aviliani. 

Ia menyoroti bahwa sistem pengambilan kebijakan di Indonesia masih terlalu terpaku pada prinsip rule-based, bukan principle-based.

Padahal, dalam kondisi global yang berubah cepat dan penuh kejutan seperti kebijakan tarif Trump yang sering berubah dalam waktu singkat diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dari para pengambil keputusan di semua sektor. 

“Jika perubahan tidak direspons dengan cepat, kita bisa menjadi korban dari kebijakan kita sendiri. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan birokrasi, khususnya otoritas pasar keuangan seperti bursa saham dan pasar valuta asing, harus bergerak cepat agar saat krisis terjadi, dampaknya bisa ditekan dan pemulihan bisa berlangsung lebih cepat” jelasnya.

Aviliani juga menyoroti pergeseran global dari liberalisme menuju proteksionisme, terutama oleh Amerika Serikat, yang mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas negosiasi bilateral dan kesiapan dalam manajemen risiko lintas kebijakan negara.

"Negosiasi perdagangan antarnegara harus dilakukan secara langsung dan bilateral. Setiap kebijakan internasional yang berubah cepat harus segera direspons. Jangan menunggu. Salah satu contohnya adalah kesiapan Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif dari pemerintahan Trump” tambahnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa strategi menghadapi ketidakpastian tidak bisa dijalankan secara terpisah.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar arah kebijakan lebih tepat sasaran dan implementatif. Pemerintah juga harus terbuka terhadap masukan dari para pelaku usaha sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

Dalam konteks konsumsi domestik, Aviliani menyoroti peran penting kelas atas dan menengah atas yang kini menyumbang sekitar 65% konsumsi nasional.

"Di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan suku bunga tinggi, justru dua kelas ini memiliki kelebihan dana. Idealnya, kontribusi belanja mereka bisa ditingkatkan lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan subsidi seharusnya lebih diarahkan kepada kelas menengah bawah yang tidak mendapatkan bantuan langsung seperti masyarakat miskin.

Baca Juga: Harmonisasi Biodiversitas dan Perkebunan Sawit

Baca Juga: Minyak Sawit Mampu Menopang Kebutuhan Minyak Nabati Dunia

"Kita tahu bahwa selama ini subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan atas. Harus ada penyesuaian agar bantuan keuangan negara lebih tepat sasaran dan adil” pungkasnya.