Kelompok Milenial Desak Erick Thohir Copot Dirut Pelindo Buntut Kemacetan di Tanjung Priok

Koordinator Nasional Penggerak Milenial Indonesia (Koornas PMI), M. Adhiya Muzakki,  mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) buntut kemacetan panjang di Jl. Yos Sudarso arah pelabuhan Tanjung Priok. 

Menurut Adhiya, kemacetan kronis yang terus terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok ini mencerminkan gagalnya manajemen Pelindo dalam menjalankan tugasnya.

“Kemacetan yang terus berulang di Tanjung Priok bukan lagi sekadar masalah teknis. Ini adalah cerminan dari lemahnya kepemimpinan di tubuh Pelindo. Kami mendesak Menteri Erick Thohir bertindak tegas dengan mencopot Dirut Pelindo,” tegas Adhiya, melalui keterangan resmi, Jumat (18/4).

Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing, Diskusi Pelindo Solusi Logistik dan Stakeholder Bahas Solusi Logistik Pelabuhan Tanjung Perak

Adhiya menambahkan, situasi di lapangan semakin memprihatinkan. Kemacetan menyebabkan keterlambatan distribusi logistik, mengganggu aktivitas ekonomi, dan merugikan masyarakat luas, khususnya para pelaku UMKM dan pekerja sektor transportasi. Terlebih, ada dugaan 50 kontainer membawa ompreng untuk makan bergizi gratis.

Adhiya menilai bahwa Pelindo seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan aktivitas dan memperbaiki sistem manajemen lalu lintas logistik di pelabuhan. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata yang mampu mengurai permasalahan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu.

Baca Juga: Melonjak di Tahun Ketiga Pascamerger, Pelindo Solusi Logistik Gandakan Capaian Kinerja Operasi Layanan Logistik di 2024

Adhiya menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen pelabuhan dan meminta pemerintah segera menunjuk pimpinan baru yang kompeten, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

“Kami tidak ingin BUMN hanya jadi menara gading. Kalau Dirut Pelindo tidak mampu bekerja, lebih baik diganti dengan sosok yang lebih visioner dan responsif,” tambah Adhiya.

Adhiya juga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Menteri BUMN.