China Tebar Ancaman ke Negara Pelobi AS, Airlangga Berkilah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat murni bersifat bilateral, tanpa membahas negara ketiga, termasuk China. Hal ini disampaikan Airlangga saat menanggapi peringatan keras yang dikeluarkan pemerintah China terhadap negara-negara yang berpotensi merugikan kepentingan Beijing melalui kerja sama ekonomi dengan Washington.

"Pembahasan selalu bilateral. Kalau namanya bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat, tidak ada pembicaraan mengenai negara lain," kata Airlangga di Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan pemerintah China juga berjalan dalam kerangka bilateral dan tidak membahas negara ketiga. "Kami dengan pemerintah China ada komunikasi juga, jadi ini merupakan komunikasi ataupun negosiasi yang sifatnya bilateral, tidak menyangkut negara lain," ujar Airlangga.

Baca Juga: Airlangga Laporan ke Prabowo: Indonesia Kini Penting di Mata AS

Airlangga kembali menegaskan prinsip yang diterapkan Indonesia dalam bernegosiasi, baik dengan Amerika Serikat maupun dengan China. "Sama seperti kita pada saat melakukan pembicaraan dengan China itu tidak membicarakan negara lain," imbuhnya.

Pernyataan ini muncul setelah Kementerian Perdagangan China mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara mitra dagang agar tidak membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat yang dapat merugikan kepentingan Beijing. China menegaskan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan timbal balik terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar.

Baca Juga: Airlangga dan Sri Mulyani Wanti-Wanti Dunia Usaha: Hati-Hati dan Waspada!

"China akan menentang dengan tegas setiap pihak yang membuat kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan kami, dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan timbal balik," ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, Senin (21/4/2025).

Pernyataan keras tersebut merespons laporan Bloomberg yang menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump berencana menekan negara-negara mitra agar mengurangi perdagangan dengan China dengan ancaman sanksi finansial. Beijing menuduh Amerika Serikat telah menyalahgunakan tarif sebagai alat politik untuk memaksa negara lain mengikuti agenda dagangnya.

Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan tetap menjaga prinsip netralitas, dengan fokus pada kepentingan nasional dan mempertahankan hubungan bilateral yang bersih dari intervensi negara lain.