Dana Jumbo Rp171 Triliun Disiapkan, Tapi Belanja Pemerintah untuk MBG Baru Terpakai Rp4,4 Triliun

Pemerintah baru menyerap 2,57% dari total anggaran Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Juni 2025. Serapan ini setara dengan realisasi belanja sebesar Rp4,4 triliun sejak awal tahun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan, belanja MBG mengalami kenaikan Rp1,1 triliun dalam dua pekan terakhir dibandingkan akhir Mei yang tercatat Rp3,3 triliun.

“Per tanggal 12 Juni 2025 telah dibelanjakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG adalah Rp4,4 triliun. Kalau kita lihat akhir bulan Mei 2025 Rp3,3 triliun, artinya sampai setengah bulan nambah Rp1,1 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Baca Juga: Luhut Ungkap Anggaran MBG 2026 Bisa Tembus Rp 300 Triliun

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini telah menjangkau 4,89 juta penerima manfaat, terdiri atas anak-anak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK), serta ibu hamil.

“Ini dilaksanakan oleh 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum dan manfaatnya diberikan oleh 4,89 juta penerima manfaat,” tambah Suahasil.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang akan dilayani oleh 32 ribu SPPG di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Mensesneg Sebut Program MBG untuk 82,9 Juta Orang akan Berjalan Sesuai Target

Tren belanja MBG sejak awal tahun menunjukkan kenaikan bertahap. Pada Januari 2025, realisasi belanja baru mencapai Rp45,1 miliar, meningkat menjadi Rp324,1 miliar pada Februari, dan naik signifikan menjadi Rp1,05 triliun di akhir Maret 2025.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana tambahan hingga Rp100 triliun guna memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG.

“Kita mensiagakan tambahan anggaran sampai dengan Rp100 triliun, yang nanti realisasinya kita akan sampaikan secara rutin, bergantung pada realisasi penerima manfaat oleh BGN,” kata Anggito.