Pemerintah Pusat dan Jabar Perkuat Sinergi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Adaptif

Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang adaptif dan kontekstual, khususnya di Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Hal tersebut diwujudkan dengan pertemuan antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Kopdes di Maluku Akan Dikembangkan Secara Berkelanjutan untuk Perkuat Komoditas Unggulan

Pada kesempatan ini, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jawa Barat. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Gubernur sudah hadir di Kementerian untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Selasa (24/6).

Pertemuan antara Mendikdasmen dan Gubernur Jawa Barat membahas sinergisitas program revitalisasi sarana dan prasana satuan pendidikan, serta koordinasi alternatif penyelesaian masalah pendidikan, seperti mengatasi angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat. Harapannya, inisiatif ini akan mengakselerasi terwujudnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menyoroti pentingnya sinergi pusat dan daerah. Menurutnya, koordinasi kepala daerah dengan kementerian teknis sangat diperlukan khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. 

“Ini satu pendekatan yang baik dari Pak Gubernur untuk mengoordinasikan dengan kami sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan. Pertama terkait dengan fasilitas pendidikan di Jawa Barat yang masih memerlukan revitalisasi. Kedua terkait dengan siswa, seperti penyelesaian angka putus sekolah,” tutur Wamen Atip.

Sinergisitas dan keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi Pendidikan Bermutu untuk Semua karena hanya melalui kerja sama yang harmonis antar kedua belah pihak maka kebijakan Pendidikan Nasional dapat dipastikan tidak hanya menjadi strategi di tingkat pusat semata melainkan juga dapat didorong secara efektif implementasinya sesuai konteks dan kebutuhan di daerah.

“Kami sebagai Kementerian teknis yang bertanggung jawab dengan pendidikan dan begitu juga Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dan bersinergi untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua termasuk di Jawa Barat,” tutup Wamen Atip.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi besar di Indonesia, sehingga memiliki peran strategis dalam pencapaian target nasional peningkatan mutu pendidikan.