Kemenkeu Lanjutkan Efisiensi Anggaran hingga 2026, Hemat Rp2,82 Triliun Sejak Pandemi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran hingga tahun anggaran 2026, sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan negara yang telah dijalankan sejak masa pandemi COVID-19.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa efisiensi yang dilakukan sepanjang 2020 hingga 2024 berhasil menghemat anggaran negara sebesar Rp2,82 triliun.

“Komitmen dari pimpinan Kementerian Keuangan adalah untuk terus melanjutkan efisiensi, hal-hal yang sudah bisa kita lakukan secara efisien pada periode COVID-19, kita lanjutkan ke depan tanpa memengaruhi output,” kata Suahasil dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (15/7/2025).

Baca Juga: Sri Mulyani Potong Anggaran Kemenkeu Hingga Rp8,9 Triliun

Kebijakan efisiensi dilakukan melalui sejumlah langkah konkret, seperti implementasi sistem perjalanan dinas elektronik (e-perjadin), penggunaan layanan bersama antar satuan kerja (Satker), kolaborasi kegiatan kehumasan, digitalisasi pelatihan melalui e-learning, serta standarisasi harga barang dan biaya output.

Bahkan, Suahasil menyebut efisiensi juga menyentuh aspek operasional kecil di internal kementerian. “Tadi di Kementerian Keuangan sekarang kalau snack-nya itu biasa ditaruh di pinggir jadi kalau yang mau ngambil,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenkeu Sudah Eksekusi Transfer ke Daerah Rp400 Triliun dalam Enam Bulan

Lebih lanjut, kebijakan efisiensi ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur penghematan belanja pegawai, operasional kantor, serta pemanfaatan fasilitas bersama. Sebagai tindak lanjut, Kemenkeu telah memangkas anggaran hingga Rp8,9 triliun pada tahun anggaran 2025.

Untuk tahun anggaran 2026, Kemenkeu menargetkan perluasan efisiensi melalui standarisasi harga satuan dan kegiatan, pengendalian belanja birokrasi, serta penerapan konsep smart office di seluruh unit kementerian.