Mendagri Tito Bagi Tugas 3 Wamendagri Berdasarkan Zona Waktu Indonesia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan membagi tugas tiga wakil menterinya berdasarkan pembagian zona waktu Indonesia.

Langkah itu dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

"Bagus. Dengan penugasan oleh bapak presiden, ke kemendagri, ada 3 berarti wamen, saya tinggal bagi saja nanti. negara Indonesia kan luas sekali ya. Bayangkan negara kita kepulauan terbesar. Negara kepulauan terbesar seluruh dunia," jelas Tito dikutip Rabu (8/10/2025).

Tito menjelaskan, pembagian kerja akan disesuaikan dengan wilayah barat, tengah, dan timur. Wamendagri pertama akan menangani Jawa dan Sumatera, yang kedua bertanggung jawab atas Kalimantan dan Sulawesi, sedangkan satu lainnya akan fokus di wilayah Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

"Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti 3 wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah dan bagian timur," tutur Tito.

Tito mengatakan, ketiga wakilnya akan diberi mandat untuk turun langsung ke daerah, terutama wilayah yang menghadapi persoalan serius seperti inflasi tinggi, kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan. Ia menilai pendekatan langsung di lapangan penting untuk memastikan kebijakan pusat berjalan efektif.

"Mereka nanti akan saya tugaskan untuk berkunjung mendatangi daerah daerah itu, yang misalnya inflasinya tinggi, yang kemiskinannya tinggi, yang punya problema, yang saya enggak akan mungkin sempat kalau sendirian," jelas Tito.

Ia menambahkan, kehadiran tiga wakil menteri justru membuat koordinasi Kemendagri semakin efisien mengingat luasnya cakupan wilayah pemerintahan.

"Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti 3 wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah dan bagian timur," tutur Tito.

Dengan pelantikan Akhmad Wiyagus, jajaran Wamendagri kini diisi oleh Bima Arya, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Ribka juga merangkap sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.