Ambisi Maung Jadi Mobil Nasional, Komisi I DPR: Kandungan TKDN Enggak 100 Persen Enggak Apa-Apa

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mobil Maung tidak harus langsung mencapai 100 persen.

Ini demi percepatan mengejar Maung dari Pindad menjadi mobil nasional. Terpenting, kata dia, Maung menjadi simbol nyata karya anak bangsa yang membanggakan Indonesia.

“Walaupun mungkin kandungannya belum 100 persen dalam negeri, itu tidak masalah. Tidak ada satu pun produk otomotif di dunia ini yang sepenuhnya buatan dalam negeri. Yang penting, Maung harus menjadi karya anak bangsa yang membanggakan Indonesia," papar Hasanuddin. 

"Apalagi Maung punya keunggulan ganda, bisa dipakai untuk versi sipil maupun militer. Saya pernah naik, untuk kelas jeep, cukup bagus,” kata Tb. 

Baca Juga: Pemerintah Kebut Produksi Maung Demi Wujudkan Mobil Nasional

Politikus PDI Perjuangan ini menilai dari sisi pertahanan dan kemandirian industri, keberadaan Maung sangat penting karena dapat menjadi tonggak awal kemandirian industri otomotif nasional yang kompetitif.

“Kalau ada produk Indonesia sekelas jeep dan harganya kompetitif dibanding mobil luar, itu akan jadi keunggulan tersendiri,” ungkap Hasanuddin.

Ke depan, Hasanuddin menilai kelas jeep Maung bisa dikembangkan menjadi angkutan sedang dengan sedikit modifikasi. “Potensinya besar, dan kita patut bangga serta berdoa agar program ini berhasil,” tuturnya.

Hasanuddin juga menilai, peluang kolaborasi dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri, tetap harus terbuka untuk memperkuat kualitas dan daya saing produk.

“Produk berteknologi tinggi memang sulit dikerjakan sendiri. Bahkan pesawat Boeing pun tidak sepenuhnya dibuat sendiri. Jadi, kolaborasi dengan swasta dalam negeri maupun asing sangat mungkin dilakukan, selama tujuannya memperkuat industri nasional,” terang Hasanuddin.

Sementara terkait pembiayaan, Anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan itu menjelaskan bahwa kendaraan untuk kebutuhan militer akan dibiayai melalui anggaran pertahanan.

Sedangkan untuk versi sipil, kata Hasanuddin, perlu melibatkan pihak swasta agar tidak membebani keuangan negara. 

Baca Juga: PDIP Setuju Prabowo Memproduksi Massal Maung, 'Timor dari Korea, Bimantara itu Hyundai, Esemka Sekarang Tidak Ada'

“Untuk kendaraan militer, biayanya berasal dari anggaran pertahanan. Sementara versi sipil sebaiknya melibatkan pihak swasta agar proses produksi dan penjualannya bisa menjangkau pasar lebih luas,” terangnya.

Hasanuddin berharap, rencana Presiden Prabowo menjadikan mobil Maung sebagai mobil nasional berjalan lancar. Ia pun menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

“Yang penting kita dukung bersama. Ini kebanggaan kita punya kendaraan nasional yang benar-benar karya anak bangsa. Mudah-mudahan sukses dan bisa menjadi kebanggaan Indonesia,” pungkas Hasanuddin.