Ekspansi Kredit Program Perumahan, BTN Bidik UMKM di Sektor Perumahan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan ekspansi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah. Perseroan melihat potensi besar untuk penyaluran KPP di Yogyakarta seiring dengan bertumbuhnya UMKM di sektor perumahan serta sektor-sektor terkait lainnya di kota ini.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan, Yogyakarta menawarkan potensi besar untuk penyaluran KPP karena selama ini kontribusinya cukup konsisten terhadap portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi BTN, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dalam dua tahun terakhir, kata Hermita, pertumbuhan KPR subsidi di Yogyakarta terus meningkat secara konsisten. Selain itu, BTN melihat Yogyakarta memiliki potensi sinergi yang besar antara kebutuhan rumah masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta keberadaan banyak pengembang rumah subsidi yang aktif,” ujar Hermita dalam Acara Sosialisasi & Akad KPP di Yogyakarta, Minggu (9/11/2025).

Baca Juga: Gandeng Pemprov, BTN Ekspansi Bisnis ke Kepulauan Riau

Hermita menilai, Yogyakarta memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan stabil, ditopang oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM yang tumbuh seimbang dan saling mendukung. Selain itu, penduduk berusia muda di Yogyakarta terus meningkat, sehingga memicu permintaan terhadap hunian dengan biaya terjangkau. “Hal ini didukung ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan di wilayah sekitar kota Yogyakarta, seperti Sleman, Bantul, dan Kulonprogo,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY juga mencatat, selama beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran struktur ekonomi Yogyakarta dari sektor primer (pertanian) ke sektor tersier atau jasa dan sektor sekunder (industri atau manufaktur) sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten tersebut, Yogyakarta dinilai cukup menjanjikan bagi sektor properti. Hal ini memicu permintaan terhadap bahan bangunan, furnitur, jasa konstruksi, dan jasa lainnya terkait perumahan yang mayoritas merupakan UMKM.

“BTN melihat ekosistem sektor perumahan di Yogyakarta, mulai dari developer lokal, pelaku usaha bahan bangunan seperti semen, cat, keramik, dan lain-lain, hingga kontraktor kecil sangat potensial untuk menjadi penerima manfaat KPP, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan rumah subsidi dan rumah swadaya masyarakat,” tutur Hermita.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merasa senang karena banyak masalah perumahan rakyat di Yogyakarta bisa diselesaikan. Misalnya UMKM butuh tambahan modal bisa diselesaikan oleh Bank BTN dan Bank BPD DIY.

"Masalah menyangkut developer dan kontraktor bisa diselesaikan. Bank BPD DIY juga diharapkan membuka counter pelayanan agar rakyat dibuat mudah dan cepat," imbuh Ara.

Baca Juga: Cara BTN Ajak Inovator Muda jadi Pengusaha di Sektor Properti

Ara menuturkan masalah bunga juga terselesaikan dengan bisa memberikan bunga kompetitif sehingga UMKM, developer dan kontraktor bisa merasakan program yang sebelumnya belum ada. "Mereka bisa meminjam sampai Rp20 miliar. Jadi tidak harus lahir orang kaya baru tapi pengusaha UMKM yang lahir dari Yogyakarta," imbuh Ara.

Sementara itu Staff Khusus Kepresidenan Muhammad Qadari mengatakan pembangunan rumah subsidi pada tahun sebelumnya mencapai 200 ribu dan saat ini mencapai 350 ribu. Sedangkan perbaikan perumahan mencapai 400 ribu unit.

"Kami bersama Pak Ara melihat langsung penyaluran FPLP di Banyumas secara langsung. Program ini tidak hanya mengandalkan dana APBN namun CSR. Diharapkan program ini bisa meningkat menjadi 700 ribu sampai 1 juta dan industri properti bisa menjadi penopang ekonomi nasional," ungkapnya.