Sumatera Barat Masuk Posisi Sepuluh Provinsi dengan Penyaluran KUR Terbesar

Sumatera Barat menempati posisi sepuluh provinsi dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar secara nasional yang berada di angka Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur hingga akhir Oktober 2025.

KUR Mikro sebesar Rp4,13 triliun, diikuti oleh KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar, dan KUR Penempatan PMI Rp105 juta mendominasi penyaluran KUR di Sumatera barat.

Berdasarkan sektor ekonomi, 64% penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, sedangkan 36% untuk sektor non-produksi. 

Dari sisi wilayah, Kota Padang mencatat penyaluran tertinggi dengan nilai Rp841,89 miliar, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp828,52 miliar, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.

Baca Juga: Dolar AS Melemah, Pasar Tunggu Data Ekonomi dan Arah Kebijakan The Fed

Pemerintah pun memastikan penyaluran KUR di Sumatera Barat akan terus berjalan dan dapat diakses masyarakat hingga akhir tahun 2025.

Kepastian ini diperoleh dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para Penyalur KUR dan pemangku kepentingan terkait.

Ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

“Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional, serta memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di wilayah Sumatera Barat,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (14/11).

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja KUR di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah untuk mempercepat penyaluran KUR dan memastikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tetap terjaga hingga akhir tahun 2025. 

Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan pada 3 November 2025 yang secara khusus menyoroti pentingnya percepatan penyaluran KUR di wilayah Sumatera Barat.