OJK Targetkan Demutualisasi Bursa, Pangkas Konflik Kepentingan di SRO

Pejabat sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen otoritas untuk merombak total struktur kelembagaan pasar modal melalui proses demutualisasi bursa. 

Langkah ini diambil untuk memastikan penguatan tata kelola (governance) dan meminimalisir konflik kepentingan di tubuh Self-Regulatory Organization (SRO).

Baca Juga: OJK Siap Lawan Penggoreng dan Influencer Saham

Friderica menyebutkan bahwa reformasi ini akan mencakup perubahan struktur pada Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI.

"Penguatan governance dalam dan mengurangi konflik kepentingan diantaranya melalui demutualisasi bursa yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan serta diikuti reformasi governance process dan structure di Self-Regulatory Organization yaitu di Bursa, KSEI dan KPEI," ujar Friderica di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Selain perubahan struktur, OJK juga akan memperketat transparansi kepemilikan saham untuk memastikan integritas pasar tetap terjaga.

"Peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi UBO-nya, Ultimate Beneficial Ownership, affiliated party disclosure serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek," tambahnya.

Langkah demutualisasi ini merupakan bagian dari paket reformasi pasar modal yang lebih luas. OJK berupaya melakukan pendekatan holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku manipulasi pasar.

Baca Juga: Ini Jadwal Buyback Saham RMK Energy (RMKE): Total Hingga Rp200 Miliar!

Sebagai informasi, pasca pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi kini resmi menjabat sebagai Pejabat Sementara (Plt.) Ketua merangkap Wakil Ketua DK OJK, sementara Hasan Fauzi menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.