Partai Demokrat Kantongi Info Intelijen, Trump Disebut Bawa AS 'Buang-Buang Tenaga' Serang Iran

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat ini tengah digoyang secara politik di dalam negeri pasca serangan yang berkolaborasi dengan Israel ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khameni.

Trump didesak membuktikan tuduhannya perihal "ancaman nyata dan mendesak" dari Iran serta menjawab perdebatan di Kongres AS soal kewenangan perang (War Powers Act) sebagaimana diutarakan oleh pihak Partai Demokrat.

Para senator Demokrat membantah alasan di balik perintah agresi Trump ke Iran dan menyatakan bahwa alasan yang dibuat Trump terlalu mengada-ada serta membuat pemerintah AS seperti buang-buang tenaga saja melakukan serangan ke Iran.

Seperti disampaikan oleh Senator Tim Kaine yang mengaku memperoleh informasi dari intelijen kalau sebenarnya tak ada bukti ancaman yang mendesak dari Teheran.

Tim mengaku mengakses info resmi dari intelijen karena ia memiliki kewenangan konstitusional sebagai anggota Komite Angkatan Bersenjata dan Komite Hubungan Luar Negeri.

"Saya tidak melihat ancaman segera dari Iran terhadap Amerika Serikat yang membenarkan pengiriman anak-anak kita ke perang lain di Timur Tengah," kata Tim dikutip dari CNN.

Sementara itu, senator Mark Warner juga mengatakan hal serupa bahwa ia tidak melihat laporan dari intelijen, kalau Iran saat ini sedang di posisi siap meluncurkan serangan ke AS.

Seiring meluasnya serangan militer AS dan Israel terhadap Iran, Gedung Putih menyampaikan beragam alasan pembenaran, mulai dari mencegah serangan segera hingga menghadapi ancaman eksistensial jangka panjang dari program nuklir dan rudal balistik Teheran.

Pada Senin, Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyebut kombinasi kebijakan regional Iran selama 47 tahun terakhir sejak Revolusi Islam, ditambah perkembangan program nuklir dan rudalnya jadi ancaman langsung bagi AS.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan Israel memang telah merencanakan serangan ke Iran. Menurutnya, Washington memperkirakan Iran akan membalas dengan menyerang aset-aset AS, sehingga serangan pencegahan dianggap perlu.

Namun hingga kini, menurut sejumlah analis, aktivis, dan anggota parlemen Demokrat yang mengikuti pengarahan intelijen tertutup, pemerintah Trump belum menunjukkan bukti jelas atas klaim tersebut.

Dilaporkan oleh Al Jazeera, Emma Belcher, Presiden organisasi advokasi denuklirisasi Ploughshares, mengatakan pemerintahan Trump hanya menyampaikan sedikit bukti untuk dijadikan alasan pembenar perang.

"Faktanya, mereka hampir tidak menyodorkan bukti. Itu masalah besar,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Arms Control Association, Daryl Kimball, menilai klaim adanya ancaman langsung atau jangka menengah dari Iran tidak didukung bukti yang tersedia.

Ia menegaskan, sebelum serangan terbaru, Iran belum memiliki kemampuan melakukan pengayaan uranium ke tingkat senjata dan mengubahnya menjadi bahan bom dalam waktu singkat.

"Iran tidak berada dalam posisi untuk segera memiliki rudal balistik antarbenua (ICBM). Penilaian intelijen terbaru bahkan menyebut kemampuan itu, jika diputuskan untuk dikembangkan, baru mungkin ada pada 2035," kata Kimball.

Menurutnya, Iran memang memiliki rudal jarak pendek dan menengah, namun telah menyatakan batas jangkauan 2.000 kilometer dan belum mendekati kapasitas ICBM, yang minimal memiliki jangkauan 5.000 kilometer.

Risiko Politik dan War Powers Act

Sementara itu, Partai Republik mendukung narasi pemerintahan Trump. Namun, Demokrat berjanji akan mendorong pemungutan suara terkait War Powers Act untuk menegaskan kembali kewenangan konstitusional Kongres atas aksi militer presiden.

Berdasarkan Undang-Undang War Powers 1973, presiden memiliki waktu 60 hingga 90 hari untuk menarik pasukan yang dikerahkan tanpa persetujuan Kongres.

Baca Juga: Trump: Amerika Serikat Punya Senjata Cukup Buat Perangi Iran Selamanya

Menanggapi itu, peneliti dari UCLA Burkle Center, Benjamin Radd, menilai pemerintahan Trump tampaknya ingin menyelesaikan operasi dalam rentang waktu singkat tanpa harus membuktikan klaim ancaman di hadapan Kongres.

"Secara politik, posisi Trump dinilai tidak sepenuhnya aman. Jajak pendapat awal menunjukkan dukungan publik terhadap perang masih terbatas, meskipun basis pendukung Make America Great Again (MAGA) relatif tenang," katanya.

"Semakin lama perang berlangsung dan semakin besar korban jiwa, ketiadaan bukti akan menjadi beban politik serius bagi pemerintahan menjelang pemilu sela November,” kata Radd.