Danantara dan Kementerian PKP Tinjau Lokasi Proyek Hunian MBR di Cikarang

Pemerintah mulai mengakselerasi rencana pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peninjauan lokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Langkah awal ini dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia.

Lokasi yang ditinjau berada di kawasan dengan akses intermoda transportasi, sehingga dinilai strategis untuk pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang termasuk dalam Program Prioritas Presiden.

Peninjauan ini menjadi tahap awal sebelum masuk ke proses perencanaan yang lebih matang. Setelah kegiatan tersebut, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan pematangan konsep pembangunan kawasan hunian, termasuk menyusun skema pengembangan kawasan, mekanisme penentuan harga, hingga konsep dan kriteria pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Meikarta Jadi Lokasi Rusun Subsidi! Ara Targetkan 141.000 Unit untuk MBR Mulai Maret 2026

Kegiatan peninjauan lokasi ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri PKP Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, serta jajaran pemerintah daerah.

Selain itu, hadir pula Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, kami ingin memastikan bahwa pengembangan kawasan hunian ini dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat, sehingga benar-benar dapat memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Rosan.

Baca Juga: Percepatan Pembangunan Hunian Jadi Prioritas Jelang Idulfitri

Dalam kesempatan yang sama juga disampaikan adanya pernyataan niat dari Yayasan Pelita Harapan untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” pungkas Rosan.