Prabowo Minta Sapu Bersih IUP Tak Jelas Sepekan, Bahlil: Sudah Dipetakan, Siap Eksekusi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengeksekusi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang berada di kawasan hutan.

Langkah ini menyusul rampungnya proses pemetaan yang dilakukan dalam tenggat waktu satu minggu, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku telah melaporkan hasil tindak lanjut atas arahan Presiden, terkait evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam.

“Kemarin saya melaporkan juga kepada Bapak Presiden, terkait dengan perintah Bapak Presiden pada tanggal 7 dalam raker pemerintah."

"Di mana Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mengevaluasi IUP-IUP yang ada di kawasan hutan, baik hutang lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam,” ujar Bahlil di Kantor KESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Bahlil menegaskan, sasaran utama penataan ini adalah perusahaan yang belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta izin yang secara regulasi tidak dapat dikonversi.