Pemprov Sumut Usulkan 9.759 Formasi CPNS 2026, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi telah mendata dan mengusulkan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026 sebanyak 9.759 formasi.

Ribuan usulan formasi tersebut dihimpun dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan provinsi.

Sekretaris Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut, Muhammad Taufik Tarigan, mengungkapkan bahwa pengusulan formasi ini dilakukan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Taufik, perekrutan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pengusulan formasi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tenaga ahli di berbagai instansi pemerintah. Di samping itu, kami berharap langkah ini sekaligus dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara," jelas Taufik.

Dalam usulan CPNS 2026 ini, Pemprov Sumut menitikberatkan fokus pada sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan rincian data usulan, alokasi terbesar diajukan oleh Dinas Pendidikan dengan kebutuhan mencapai 5.060 formasi guru.

Menyusul di sektor kesehatan, UPTD Rumah Sakit Haji mengajukan kebutuhan sebanyak 1.100 formasi untuk tenaga kesehatan. Selain pelayanan dasar, tenaga teknis juga menjadi perhatian, di mana Dinas Perhubungan tercatat mengusulkan sebanyak 693 formasi.

Sejalan dengan rencana penambahan pegawai baru, Pemprov Sumut juga terus berupaya memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada. Saat ini, pemerintah provinsi tengah melakukan pemetaan kompetensi terhadap 2.268 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Proses evaluasi ini dilakukan melalui fasilitas Assessment Center milik Pemprov Sumut. Pemetaan tersebut dinilai krusial guna memastikan bahwa distribusi dan penempatan pegawai saat ini tetap berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kapasitas serta keahlian masing-masing abdi negara.