Heboh Isu CPNS Distop, Pemprov Papua Tegaskan Hanya Ditata Sementara

Isu penghentian rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Papua belakangan ini menimbulkan keresahan masyarakat. Narasi tersebut mencuat setelah Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyatakan akan menghentikan sementara penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, meluruskan informasi tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpaham yang lebih jauh. “Pemahaman bahwa pemerintah meniadakan penerimaan CPNS tidak tepat. Yang disampaikan adalah penataan jumlah pegawai secara bertahap,” ucap Rifai, dikutip Jumat (8/5).

Menurut Rifai, kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah yang terbebani belanja pegawai cukup tinggi, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Ia menegaskan, langkah ini justru membuka peluang berkelanjutan bagi masyarakat Papua untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tetap mengedepankan prinsip afirmasi bagi orang asli Papua dalam kerangka Otonomi Khusus.

Pemprov Papua juga tengah memperluas peluang kerja di luar sektor birokrasi seperti di sektor riil, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, serta sektor produktif berbasis potensi lokal.

Baca Juga: Kabar Sedih, Pemprov Sumut Bantah Buka 9.759 Formasi CPNS 2026

Baca Juga: PPPK Akhirnya Bisa Tenang! Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal

Selain sektor birokrasi, Pemprov Papua juga memperluas kesempatan kerja di sektor riil seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta sektor produktif berbasis potensi lokal. Kolaborasi dengan program nasional pun dilakukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor ASN.

“Pemerintah tidak sedang menutup harapan, tetapi sedang menatanya agar tetap hidup, adil, dan berkelanjutan. Sebab masa depan Papua tidak hanya bergantung pada jumlah ASN, tetapi pada luasnya kesempatan kerja dan kuatnya kemandirian ekonomi masyarakatnya,” pungkasnya.