PLN Siap Jalankan Penugasan PLTS 100 GW dari Prabowo

PT PLN (Persero) menegaskan kesiapannya menjalankan penugasan pemerintah untuk merealisasikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Program yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun ke depan.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026). Menurutnya, perseroan siap mendukung seluruh program pemerintah, baik yang berkaitan dengan perluasan akses listrik hingga percepatan pengembangan energi baru terbarukan.

"Baik untuk program listrik desa maupun penugasan tambahan sebesar 100 GW yang tadi telah dipaparkan oleh Bu Dirjen EBTKE. Kami siap menjalankannya," tegas Darmawan.

Ia menilai pengembangan energi surya dalam skala besar akan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan sistem ketenagalistrikan nasional terhadap energi fosil. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang semakin besar diyakini dapat mempercepat transformasi sektor energi sekaligus mendukung target dekarbonisasi Indonesia.

Darmawan juga mengungkapkan bahwa sejumlah program pendukung telah disiapkan untuk mengakselerasi pengembangan PLTS nasional, termasuk pembangunan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

"Tahap pertama program Quick Win juga akan segera diluncurkan. Berdasarkan arahan Pak Dirjen dan Bu Dirjen, terdapat 39 gigawatt-hour (GWh) Battery Energy Storage System dan 17 gigawatt," lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan landasan regulasi guna mempercepat realisasi target PLTS 100 GW. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebut sejumlah aturan sedang disusun dan disempurnakan agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

"Untuk merealisasikan arahan Presiden terkait pengembangan PLTS 100 gigawatt. Kami tengah menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden serta melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur harga energi baru terbarukan," ujarnya.

Tak hanya mengandalkan pembangunan di daratan, pemerintah juga membuka peluang besar bagi pengembangan PLTS terapung yang dinilai mampu menyediakan kapasitas pembangkitan dalam skala besar tanpa menambah tekanan terhadap ketersediaan lahan.

Baca Juga: Kejar Target 100 GW, IESR Desak Pemerintah Bebaskan Kuota PLTS Atap

Baca Juga: Di Depan Komisi XII DPR, Dirut PLN Paparkan Progres Proyek EBT 22,57 GW

Dalam pengawalan implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Kementerian ESDM mengidentifikasi bahwa target PLTS 100 GW akan ditopang oleh berbagai skema pengembangan. Cakupannya meliputi proyek PLTS on-grid sesuai RUPTL PLN, penguatan program PLTS atap, hingga program dedieselisasi melalui kombinasi PLTS dan baterai guna mengurangi penggunaan pembangkit berbahan bakar diesel.

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan program elektrifikasi pedesaan melalui skema pembangkit hibrida yang mengombinasikan energi surya dan tenaga air.

"Optimalisasi program listrik pedesaan juga dilakukan melalui skema hibridisasi dengan pembangkit listrik tenaga air. PLTS terapung menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan target PLTS 100 gigawatt. Selain itu, PLTS off-grid juga akan menjadi komponen pendukung yang penting," tutup Eniya.