Sebut Masalah PPPK Tak Bisa Sembuh Pakai Cara 'Paracetamol', PDIP Desak Reformasi Total

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap karut-marut penataan tenaga honorer dan PPPK.

Masalah menahun ini dinilai sebagai problem struktural yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan kebijakan sementara, pungkas politikus dari PDI Perjuangan tersebut.

Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini baru sebatas imbauan dan belum menyentuh akar persoalan tata kelola kepegawaian.

"Ini problem struktural, gimana reformasi birokrasi kita. Tadi yang disampaikan Pak Menteri itu masih imbauan, ini harus jelas. Ini enggak bisa kayak paracetamol," ujar Deddy dalam rapat kerja bersama Kemenpan-RB di Senayan.

Deddy mengibaratkan penanganan honorer saat ini hanya seperti obat pereda nyeri yang meredakan gejala sesaat, namun tidak menyembuhkan penyakitnya secara tuntas. Efeknya, ketidakpastian status dan kesejahteraan pegawai terus berulang dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut, Deddy membeberkan data bahwa beban belanja pegawai di berbagai daerah terus membengkak hingga rata-rata naik 6 persen setiap tahunnya.

Kondisi ini kian pelik karena banyak daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya kecil justru memprioritaskan anggaran untuk belanja pegawai non-esensial.

Oleh karena itu, DPR meminta pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif dan berdampak jangka panjang. Fokus penganggaran dan pengangkatan pegawai harus diarahkan pada sektor-sektor esensial yang langsung menyentuh pelayanan publik.

Melalui pendekatan yang lebih terukur ini, penyelesaian persoalan PPPK diharapkan dapat berjalan adil, rasional, dan memberikan kepastian masa depan bagi jutaan tenaga honorer di Indonesia.