AS dan Iran Resmi Berdamai! Trump dan Presiden Iran Teken Dokumen Pengakhiran Perang

Otoritas tertinggi Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani dokumen nota kesepahaman perdamaian guna mengakhiri ketegangan perang. Langkah diplomasi tingkat tinggi dari kedua negara ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua belah pihak.

Presiden Donald Trump merampungkan proses penandatanganan kesepakatan tersebut di sela agenda pertemuan internasional di Prancis. Dokumen penting pengakhiran konflik disahkan secara resmi setelah seluruh draf materi pembicaraan disepakati bersama.

"Baru saja menandatanganinya," kata Trump saat keluar dari istana, dilansir AFP, Kamis (18/6/2026).

Pihak pemerintah Iran secara terpisah juga memberikan konfirmasi terkait penyelesaian pengesahan naskah kerja sama perdamaian tersebut. Otoritas Teheran menyatakan bahwa proses pengesahan regulasi kesepakatan dilakukan melalui mekanisme penandatanganan elektronik jarak jauh.

"Teks Memorandum of Understanding Islamabad telah diselesaikan dengan tanda tangan para presiden -- sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dikutip oleh kantor berita negara IRNA.

Mekanisme seremonial formal dinilai bukan menjadi fokus utama dalam implementasi rencana perdamaian jangka panjang ini. Namun, delegasi kedua negara dijadwalkan tetap menghadiri agenda pertemuan lanjutan yang telah dipersiapkan oleh pihak fasilitator di Swiss.

Baca Juga: 'Terlalu Banyak Konsesi,' Senator Amerika Nilai Trump Rugikan Negara Lewat Perjanjian dengan Iran

"Ketika teks ditandatangani oleh pejabat tertinggi kedua negara, melanggarnya tentu akan menimbulkan biaya yang lebih besar, dan mengingat pengalaman kami, kami lebih memilih hal ini terjadi," kata Baqaei menegaskan komitmen hukum perjanjian.

Isi draf kesepakatan damai kini sudah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat internasional oleh kedua belah pihak. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan masa negosiasi intensif selama dua bulan dengan fokus utama normalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz.