Drama Kasus Febrie: IPW Serang Jaksa Agung, Sorotan Mengarah ke Kapolri

Langkah Indonesia Police Watch (IPW) yang mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mundur dari jabatannya atau diberhentikan Presiden Prabowo Subianto terkait kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menuai banyak sorotan.

Aktivis kemasyarakatan Nicho Silalahi menilai langkah tersebut salah sasaran. Menurutnya, IPW seharusnya mendesak pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena dianggap gagal menindaklanjuti kasus Febrie, Polri bahkan menyerahkan penanganan perkara itu kepada Kejaksaan RI sebelum berkas dinyatakan lengkap (P21).

"Mangkin kelihatan kalau IPW ini cuma sebatas anak main dari Polri, bukannya mendesak Copot Kapolri @ListyoSigitP karena telah gagal dalam menindak lanjuti kasus Jampidsus dan malah membiarkan anak buahnya menyerahkan penanganan kasus itu pada @KejaksaanRI sebelum P21," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (16/7).

Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyampaikan pernyataan sikap agar Burhanuddin mundur atau dicopot. Hal ini menyusul penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Polri.

IPW menilai dugaan korupsi yang menjerat Febrie terjadi saat Burhanuddin masih aktif menjabat sebagai pimpinan Korps Adhyaksa. Karena itu, Burhanuddin dianggap tidak bisa lepas tangan atas pengawasan internal institusinya.

Baca Juga: Poster Viral Tuduh Emas di Rumah Febrie Milik Menhan, Said Didu Bongkar Fakta Mengejutkan

"Kedua, karena kasus yang diselidiki dengan tersangka mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah terkait dengan beberapa kasus dan berlangsung pada masa tugasnya Jaksa Agung, ST Burhanuddin maka seharusnya Jaksa Agung mundur dari jabatannya. Atau, Presiden Prabowo memberhentikan ST Burhanuddin selalu Jaksa Agung," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/6/2026).

Menurut IPW, pergantian pimpinan di Kejaksaan Agung diperlukan agar penanganan perkara Febrie berjalan transparan, adil, dan bebas dari hambatan psikologis maupun struktural antarlembaga.