Amien Rais: 10 Tahun Jokowi Bikin Korupsi Lepas Kendali, Nah di Bawah Prabowo Sekarang Pemain...

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais melontarkan kritik keras terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, praktik korupsi mengalami perubahan pola dari masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Presiden Prabowo Subianto.

Amien menilai korupsi selama satu dekade pemerintahan sebelumnya berkembang semakin luas dan sulit dikendalikan. Sementara pada pemerintahan saat ini, ia berpandangan bahwa pelaku korupsi berskala besar tidak lagi didominasi individu, melainkan diduga melibatkan lembaga-lembaga negara.

Baca Juga: Jaksa Lakukan Kesalahan Fatal, Dokter Tifa Ungkap Kelemahan Dakwaan Baru Kasus Ijazah Jokowi

"Tidak berlebihan bila saya katakan sepuluh tahun dia berkuasa, korupsi semakin membuncah lepas kendali di Indonesia," ujar Amien Rais, dikutip Kamis (30/7/2026).

Menurut Amien, praktik korupsi pada periode tersebut terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan tanpa hambatan berarti dalam prosesnya.

"Para penjabat yang ada di hulu maupun di hirir melakukan kejahatan korupsi tanpa ada gangguan yang berarti," katanya.

Kini Amien menyebut ada pergeseran pola korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan justru sekarang hal tersebut malah dilakukan oleh lembaga resmi dari pemerintah.

"Nah di bawah Prabowo sekarang pemain-pemain korupsi besar, bukan lagi perorangan tetapi lembaga-lembaga resmi negara yang mengingkari fungsinya sebagai lembaga yang bekerja untuk mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi telah berkembang menjadi kejahatan dengan skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Lebih lanjut, Amien mengaku prihatin dengan kondisi yang menurutnya mencerminkan semakin pudarnya rasa tanggung jawab sebagian elite.

"Saya jadi bingung mencoba memahami tokoh-tokoh yang berlomba atau berkompetisi dalam perlombaan mengembangkan sikap edan-edanan tanpa rasa malu, tanpa ewuh-pokewuh," tandasnya.

Baca Juga: Alumni UGM: Ijazah Jokowi Katanya Palsu, Tapi Dimana Letak Kepalsuannya?

Hingga saat ini, tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya keterlibatan lembaga negara secara umum sebagaimana yang disampaikan Amien. Pemerintah juga secara resmi menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.