Dari Kapolri ke Kursi Menteri: Kompensasi Elegan untuk Listyo Sigit Prabowo?

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi mendapat kompensasi politik jika diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Hersu, kompensasi tersebut berupa penarikan Listyo Sigit ke Kabinet Merah Putih sebagai salah satu menteri, termasuk kemungkinan menduduki posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kalau saya membacanya, ini skenario yang paling masuk akal itu adalah ya ada kompromi politik yang lebih elegan. Jadi, kalau toh Listyo Sigit itu kemudian dicopot, tapi dia itu bukan karena dihukum, itu lebih pada soft landing," ujarnya dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Jumat (7/8). 

Hersu menambahkan, pola ini menyerupai transisi masa lalu ketika Jenderal Tito Karnavian diganti dari posisi Kapolri dan langsung diakomodasi ke lingkaran kekuasaan sipil sebagai Mendagri. 

"Ini juga jabatan yang sangat penting karena membawahi aparatur sipil negara seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, dalam konsep negara kita, Menteri Dalam Negeri ini adalah triumvirat bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri manakala Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap," jelas Hersu.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri Listyo Sigit yang beredar di publik tidak benar.

Baca Juga: Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit

"Menanggapi yang beredar di publik berkenaan dengan masalah Surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada Surpres pergantian Kapolri," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit menegaskan bahwa pergantian jabatan pimpinan Korps Bhayangkara sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menyatakan siap menunggu dan melaksanakan apa pun keputusan Kepala Negara, serta memastikan isu tersebut tidak mengganggu kinerja kepolisian.