Utang Pemerintah Tembus Rp10.269 Triliun, Purbaya: Harusnya Bisa Turun Lagi

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, optimistis utang pemerintah sampai dengan akhir tahun akan menurun. Hal ini merespons posisi utang pemerintah yang sudah menembus hingga Rp10.293 triliun pada Juni 2026.

"Belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit," kata Purbaya di Kantornya, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut dia, dari segi rasio utang Indonesia juga masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB. Ia lantas membandingkan membandingkannya dengan Singapura yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.

"Singapura 180 persen. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu. Kita lihat relatif terhadap size ekonominya," katanya.

Purbaya mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga agar rasio utang tidak terus meningkat. Salah satunya dengan membatasi defisit anggaran agar tetap terkendali.

"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat," ujarnya.

Selain mengendalikan defisit, pemerintah akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Namun, Purbaya menegaskan langkah tersebut bukan berarti menaikkan tarif pajak.

"Terus kita akan efektifkan tax collection (penerimaan pajak) kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak," kata dia.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian  Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026.

Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun per Juni 2026

Baca Juga: Rahasia Ketegangan Jokowi-Prabowo: Utang Uang di Balik Layar?

Berdasarkan data DJPPR, posisi utang tersebut setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat mencapai Rp8.966,79 triliun.

Sementara itu, utang pemerintah yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun.

Dengan demikian, porsi SBN mencapai sekitar 87,1% dari total utang pemerintah, sedangkan pinjaman menyumbang sekitar 12,9%.