Amien Rais: Hampir Dua Tahun Berkuasa, Prabowo Gagal Taklukkan Oligarki

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, ia menilai presiden belum mampu menghadapi kekuatan oligarki yang menurutnya masih memiliki pengaruh kuat terhadap jalannya pemerintahan.

Amien bahkan membalik posisi antara pemerintah dan oligarki. Jika seharusnya pemerintah mampu mengendalikan kepentingan kelompok berkekuatan ekonomi dan politik tersebut, ia menilai kondisi yang terjadi justru sebaliknya.

Baca Juga: Pidato Menag Nasaruddin Umar Disorot: Doakan Prabowo daripada Korban Bencana Gempa di HUT RI ke-81

"Setelah hampir dua tahun berkuasa, Prabowo gagal menaklukkan oligarki," ucap Amien, dikutip Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Prabowo. Amien menilai kekuatan oligarki yang masih besar berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan keputusan pemerintah.

"Sebaliknya oligarki yang justru menaklukkan Prabowo," lanjutnya.

Ia menilai presiden masih menunjukkan sikap yang ragu-ragu dalam menghadapi sejumlah persoalan strategis. Padahal Indonesia menurutnya membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan cepat, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

"Perlu penanganan yang tegas dan cepat dengan kepimpinan presiden yang maju-mundur, gojak-gajak. Bisa-bisa Indonesia justru makin terburuk," tegasnya.

Bagi Amien, persoalan oligarki tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan seorang presiden untuk memiliki keberanian mengambil keputusan. Pemerintah harus mampu memastikan kepentingan masyarakat menjadi dasar kebijakan, bukan kepentingan kelompok tertentu.

"Saya terpaksa menyimpulkan, ternyata Prabowo seorang pemimpin yang peragu, hesitating, tidak tegas, indecisif," tukasnya.

Baca Juga: 8 Tuntutan Demo Mahasiswa ke Prabowo usai HUT RI ke-81: Turunkan Harga Bensin hingga Bubarkan Yon TP

Menurut Amien Rais kemampuan pemerintah menghadapi oligarki dan memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat membutuhkan kepemimpinan yang tegas sekaligus kritis terhadap informasi yang diterima.