Sempat Diprotes karena Dinilai Bisa Rekayasa Sejarah, 5 Jilid Buku Sejarah Indonesia Kini Dirilis

Lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global akhirnya resmi dirilis ke publik setelah proyek penulisan ulang sejarah nasional sempat menuai polemik. Pemerintah sebelumnya mendapat sorotan karena sejumlah pihak khawatir proyek tersebut justru menghasilkan tafsir tunggal mengenai perjalanan sejarah Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan buku tersebut disusun untuk memperbarui narasi sejarah nasional yang dinilai sudah lama tidak mengalami peremajaan substansial. Peluncuran lima jilid pertama dilakukan pada Senin (31/8/2026), setelah sebelumnya melalui soft launching pada Desember 2025.

Proyek tersebut bukan hanya melibatkan Kementerian Kebudayaan. Fadli menyebut terdapat 123 penulis, editor jilid, dan editor umum yang berasal dari 34 perguruan tinggi serta 11 lembaga independen di seluruh Indonesia.

"Ini merupakan persembahan dari 123 pakar, yang terdiri atas penulis, editor jilid, editor umum, dari 34 perguruan tinggi dan juga lembaga, 11 lembaga independen di seluruh Indonesia," ucap Fadli.

Namun, perjalanan penyusunan buku tersebut tidak berlangsung tanpa kritik. Sejak rencana penulisan ulang sejarah nasional mencuat pada pertengahan 2025, sejumlah pihak mempertanyakan proses penyusunan hingga kemungkinan adanya kepentingan tertentu dalam narasi yang nantinya diterbitkan.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) bahkan menolak proyek tersebut. Mereka menilai penulisan ulang sejarah berpotensi menjadi sarana merekayasa masa lalu apabila hanya menggunakan satu tafsir yang berasal dari pemerintah.

Kekhawatiran serupa disampaikan arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak. Ia menyoroti waktu pengerjaan yang dinilai terlalu singkat serta proses yang dianggap belum cukup memberikan ruang untuk seminar dan diskusi mendalam di kalangan sejarawan.

Penolakan juga datang dari DPR. Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends meminta proyek tersebut dihentikan karena khawatir penulisan ulang sejarah justru kembali membuka luka lama bagi korban berbagai peristiwa kelam di Indonesia.

"Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini," kata Mercy dalam rapat kerja dengan Fadli Zon pada Juli 2025.

Menurut Mercy, sejarah nasional tidak semestinya ditulis dengan memilih peristiwa tertentu dan mengabaikan sisi lain yang dianggap tidak menguntungkan. Ia menilai berbagai peristiwa kelam tetap menjadi bagian dari memori kolektif bangsa yang perlu dicatat.

"Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu," ucap Mercy.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad juga pernah meminta penulisan ulang sejarah tersebut ditunda. Ia menilai proses pengerjaannya terkesan tertutup, sementara waktu penyusunannya dinilai terlalu singkat untuk menghasilkan narasi sejarah nasional yang komprehensif.

"Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda. Karena yang pertama terkesan sangat tertutup," ujar Habib.

Kementerian Kebudayaan kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak menentukan substansi buku tersebut. Fadli mengatakan kementeriannya hanya menyediakan wadah dan fasilitas, sementara isi, metodologi, serta narasi sejarah diserahkan kepada para sejarawan.

"Substansi, metodologi, dan narasi sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan secara independen kepada tim penulis untuk menjaga objektivitas, kebebasan akademik," katanya.

Fadli juga menegaskan buku tersebut tidak ditulis oleh dirinya ataupun pejabat Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, keterlibatan pemerintah sebatas memfasilitasi para akademisi agar dapat menyusun memori kolektif bangsa melalui proses akademis.

"Jadi ini bukan ditulis oleh saya, oleh Pak Restu, atau oleh orang Kementerian Kebudayaan. Kita memfasilitasi para sejarawan, para penulis sejarah," urai Fadli.

Proses penyusunan juga disebut melalui sejumlah tahapan, mulai dari penulisan masing-masing jilid, penyuntingan, penyuntingan umum, hingga diskusi publik di sejumlah perguruan tinggi. Pemerintah menilai rangkaian tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas dan objektivitas narasi sejarah yang disusun.

Setelah polemik tersebut berjalan cukup panjang, lima jilid pertama akhirnya resmi tersedia untuk masyarakat. Buku tersebut merangkum perjalanan Indonesia dari masa prasejarah hingga terbentuknya masyarakat dan negara kolonial.

Jilid pertama berjudul Akar Peradaban Nusantara yang membahas fondasi biologis, ekologis, sosial, dan kultural Nusantara sebelum terjadinya perjumpaan intensif dengan peradaban luar. Jilid kedua, Nusantara dalam Jaringan Global, mengulas hubungan Nusantara dengan India, Tiongkok, dan Persia.

Selanjutnya, Jilid 3 berjudul Nusantara dalam Jaringan Global Timur Tengah yang membahas perdagangan maritim, komunitas muslim, akulturasi hukum, serta terbentuknya identitas masyarakat yang multikultural. Jilid 4, Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi, mengulas hubungan kekuatan lokal dengan ekspansi Eropa.

Sementara itu, Jilid 5 bertajuk Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial. Bagian ini menyoroti perubahan administrasi kolonial, dinamika sosial, berbagai perlawanan, hingga berkembangnya kesadaran nasional.

Adapun lima jilid lainnya masih akan melanjutkan perjalanan sejarah Indonesia hingga era Reformasi. Jilid 6 membahas pergerakan kebangsaan, Jilid 7 perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945-1950, Jilid 8 konsolidasi negara bangsa 1950-1965, Jilid 9 pembangunan dan stabilitas nasional pada era Orde Baru, serta Jilid 10 Reformasi dan konsolidasi demokrasi 1998-2024.

Baca Juga: Fadli Zon Sebut Kabinet Bayangan adalah Pengamat Bayangan

Fadli mengatakan pembaruan sejarah tersebut tidak dimaksudkan sekadar mengganti buku lama. Ia ingin sejarah digunakan untuk membantu masyarakat memahami akar persoalan masa kini sekaligus melihat kemungkinan arah masa depan bangsa.

"Sejarah bukan lagi sekadar hafalan tanggal, nama tokoh, dan instrumen untuk mengasah nalar kritis, memahami akar persoalan kontemporer, dan memetakan arah masa depan bangsa melalui ruang dialog yang sangat terbuka," kata Fadli.

Masyarakat kini dapat melihat langsung narasi sejarah yang sebelumnya menjadi bahan perdebatan. Pemerintah tetap mempertahankan klaim bahwa penyusunan dilakukan secara independen oleh para sejarawan, sementara kritik mengenai isi dan objektivitasnya masih menjadi bagian dari ruang publik.