KPR 40 Tahun: Ladang Premi Baru atau Beban Baru Industri Asuransi?

Pemerintah resmi membuka jalan bagi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses kepemilikan rumah melalui cicilan bulanan yang lebih ringan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyetujui implementasi tenor KPR hingga empat dekade sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Komite menyetujui untuk 40 tahun (KPR) bisa dijalankan sesuai arahan presiden," kata Ara usai Rapat Tapera di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dengan tenor yang lebih panjang, beban cicilan rumah subsidi diproyeksikan turun signifikan, bahkan berpotensi berada di bawah Rp1 juta per bulan. Langkah tersebut juga diperkuat melalui relaksasi di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengubah ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan hanya menampilkan tunggakan kredit di atas Rp1 juta. Aturan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 itu diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala catatan tunggakan bernilai kecil.

"Penerapan threshold nominal kredit di atas Rp1 juta pada informasi debitur SLIK. Ini dilakukan supaya informasi yang digunakan dalam proses penilaian kredit tetap relevan dan proporsional," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Senin (6/7/2026).

Di balik upaya memperluas kepemilikan rumah tersebut, muncul konsekuensi lain yang tidak kalah penting, yakni kesiapan industri asuransi jiwa kredit. Semakin panjang masa pembiayaan, semakin panjang pula periode perlindungan yang harus ditanggung perusahaan asuransi.

Tenor Lebih Panjang, Eksposur Risiko Ikut Membesar

Dalam setiap fasilitas KPR, Asuransi Jiwa Kredit (AJK) berfungsi melindungi debitur maupun bank apabila debitur meninggal dunia atau mengalami risiko sesuai ketentuan polis. Ketika tenor pembiayaan diperpanjang hingga 40 tahun, durasi eksposur risiko perusahaan asuransi otomatis meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menilai kebijakan tersebut menghadirkan dua sisi sekaligus bagi industri.

Di satu sisi, meningkatnya penyaluran KPR berpotensi memperbesar volume premi AJK. Namun di sisi lain, perusahaan harus menanggung risiko yang jauh lebih panjang sehingga probabilitas klaim selama masa perlindungan ikut meningkat.

"Di satu sisi, perpanjangan tenor berpotensi meningkatkan pendapatan premi karena periode perlindungan menjadi lebih panjang. Namun di sisi lain, perusahaan asuransi juga akan menghadapi eksposur risiko yang lebih lama, sehingga peluang terjadinya klaim selama masa pertanggungan turut meningkat," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDKB Juli 2026.

Menurut Ogi, peluang tersebut tetap dapat dimanfaatkan sepanjang perusahaan menerapkan manajemen risiko yang prudent dan didukung perhitungan aktuaria yang memadai.

"Dengan penerapan manajemen risiko yang prudent dan perhitungan aktuaria yang tepat, perpanjangan tenor kredit dapat menjadi peluang bagi industri untuk mengembangkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan."

Tantangannya, sebagian besar produk AJK di Indonesia saat ini masih dirancang untuk tenor maksimal sekitar 20 tahun, baik pada skema konvensional maupun syariah. Artinya, apabila KPR 40 tahun diimplementasikan secara luas, perusahaan asuransi harus menyesuaikan desain produk, mulai dari batas usia pertanggungan, masa perlindungan, hingga struktur premi.

Debitur Berpotensi Memasuki Masa Pensiun

Pengamat asuransi Wahyudin Rahman menilai persoalan utama bukan semata-mata durasi kredit, melainkan usia debitur ketika perlindungan asuransi berakhir.

"Iya benar (harus dikaji ulang skemanya). Saat ini, rata-rata tenor yang bisa diasuransikan hanya sampai 20 tahun, baik konvensional dan syariah. Kalau tenor 40 tahun, bagi asuransi itu terlalu lama karena pertimbangan di atas. Dan jika tetap berlaku maka, usia debitur harus berusia 20 tahun, sehingga pada saat akhir tenor berusia 60 tahun atau usia pensiun," katanya kepada Warta Ekonomi, Senin (20/7/2026).

Artinya, semakin tua usia debitur pada akhir masa perlindungan, semakin tinggi pula risiko mortalitas maupun potensi klaim yang harus diperhitungkan perusahaan. Kondisi tersebut menuntut penyesuaian model underwriting dan perhitungan aktuaria agar profil risiko tetap terjaga.

Industri Melihat Peluang, tetapi Tetap Berhati-hati

Pelaku industri menyambut positif rencana pemerintah memperpanjang tenor KPR karena dinilai dapat memperluas pasar pembiayaan perumahan sekaligus meningkatkan kebutuhan perlindungan asuransi jiwa kredit.

Direktur Utama Ciputra Life Hengky Djojosantoso mengatakan semakin panjang tenor pembiayaan justru mempertegas peran AJK sebagai instrumen mitigasi risiko bagi debitur, keluarga, maupun lembaga pembiayaan.

"Kami menyambut baik setiap upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Hunian merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kebijakan yang dapat meningkatkan akses pembiayaan tentu berpotensi memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat," ujarnya kepada Warta Ekonomi, Selasa (21/7/2026).

Menurut Hengky, ketika risiko terjadi dan masih berada dalam cakupan polis, AJK dapat membantu melunasi kewajiban kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, ia menekankan implementasi tenor panjang harus tetap dibarengi prinsip kehati-hatian, terutama dalam proses underwriting, penilaian kemampuan membayar debitur, serta pengelolaan risiko jangka panjang.

"Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tetap perlu didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian, baik dalam proses underwriting, penilaian kemampuan membayar debitur, maupun pengelolaan risiko jangka panjang. Karena itu, kami akan mengikuti arah kebijakan dan ketentuan yang nantinya ditetapkan oleh regulator serta mendukung implementasinya secara bertanggung jawab."

Pandangan serupa disampaikan Direktur sekaligus Pelaksana Tugas Presiden Direktur Avrist Assurance Agus Setiawan. Menurutnya, skema KPR berjangka panjang bukan hal baru di berbagai negara sehingga dapat menjadi peluang bagi industri domestik.

"Soal asuransi jiwa kredit terkait KPR 40 tahun, kita di perusahaan asuransi itu menyambut baik usulan dari pemerintah karena kita lihat memang kalau di luar negeri itu sudah lazim," ujarnya dalam Konferensi Pers "Kukuhkan One Avrist Synergy, Avrist Group Perkuat Kolaborasi Empat Entitas untuk Hadirkan Solusi Keuangan Terintegrasi" di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Akankah Skema Premi Berubah?

Selain durasi perlindungan, mekanisme pembayaran premi juga menjadi isu yang mulai mendapat perhatian.

Saat ini, mayoritas produk AJK menggunakan mekanisme single premium, yakni premi dibayarkan satu kali di awal saat akad kredit. Menurut Wahyudin, pola tersebut berpotensi menjadi beban bagi debitur apabila diterapkan pada pembiayaan dengan tenor hingga 40 tahun.

"Untuk tenor yang sangat panjang, skema pembayaran premi secara bertahap atau berkala dapat menjadi alternatif kalau perusahaan mempunyai struktur sistem yang kuat agar tidak terlalu membebani debitur muda di awal."

Meski demikian, ia mengingatkan skema premi berkala juga membutuhkan kesiapan sistem administrasi, pengelolaan risiko, serta pencatatan yang lebih kompleks dibanding mekanisme yang berlaku saat ini.

Sementara itu, Ciputra Life menilai mekanisme single premium masih menjadi praktik yang paling lazim pada pembiayaan KPR.

"Secara umum, pada produk Asuransi Jiwa Kredit premi dibayarkan satu kali di awal pada saat akad kredit (single premium), sehingga tidak menggunakan mekanisme pembayaran premi secara berkala selama masa pinjaman. Mekanisme tersebut telah menjadi praktik yang lazim dalam pembiayaan KPR maupun kredit lainnya dan umumnya premi telah diperhitungkan sebagai bagian dari struktur biaya awal KPR."

Prospek Premi Diperkirakan Tetap Terbatas

Meski membuka peluang pertumbuhan bisnis, pelaku industri menilai dampak finansial kebijakan ini belum dapat dihitung sebelum pemerintah menerbitkan aturan teknis mengenai implementasi, cakupan perlindungan, maupun parameter produk.

Hengky mengatakan Ciputra Life masih menunggu kejelasan regulasi sebelum menghitung potensi kontribusi terhadap pendapatan premi.

"Pada tahap ini, kami masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari regulator mengenai desain kebijakan tersebut, termasuk mekanisme implementasi, cakupan perlindungan, serta parameter teknis lainnya. Setelah terdapat kejelasan, kami siap melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku."

Ia menambahkan, apabila implementasi berjalan efektif dan mampu meningkatkan penyaluran KPR, maka industri asuransi jiwa kredit juga berpeluang menikmati pertumbuhan.

"Yang dapat kami sampaikan, apabila implementasinya berjalan dengan baik, kebijakan ini berpotensi menciptakan peluang pertumbuhan kredit terutama kredit KPR serta pertumbuhan asuransi jiwa kredit."

Di sisi lain, Wahyudin memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan premi industri secara keseluruhan tidak akan terlalu besar, hanya sekitar 1-2% secara tahunan. Menurutnya, proyeksi tersebut mempertimbangkan kewajiban pencadangan dan metode pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 117.

"Secara umum mendorong namun tidak terlalu signifikan. Asumsi pertumbuhan 1-2% year on year (yoy). Hal ini karena pencadaran dan metode pencatatan sesuai PSAK 117."

Dengan demikian, KPR tenor 40 tahun memang membuka pasar baru bagi industri asuransi jiwa kredit. Namun, peluang tersebut datang bersama konsekuensi berupa meningkatnya eksposur risiko, kebutuhan penyesuaian desain produk, hingga perubahan strategi underwriting dan aktuaria. Bagi industri, tantangan terbesar bukan sekadar memperpanjang masa perlindungan, melainkan memastikan bisnis tetap sehat ketika harus mengelola risiko hingga empat dekade ke depan.