Duet Prabowo-Pramono Jadi Sorotan, PSI Soroti 1 Fakor Pembeda di Pilpres 2029

Wacana mengenai siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 kembali mengemuka. Di tengah munculnya nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka justru menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dedy menilai pembahasan mengenai pasangan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari kinerja pemerintahan saat ini. Menurut dia, program-program strategis nasional perlu diselesaikan sebelum memasuki pertarungan politik 2029.

“Kalau menurut saya, siapa pun pasangan Prabowo Subianto di tahun 2029 akan sangat berat jika program-program strategis nasionalnya tidak segera di bereskan,” tulis Dedy melalui akun X.

Dedy secara khusus menyebut MBG sebagai salah satu program yang akan menjadi perhatian masyarakat. Ia menilai keberhasilan pembenahan program tersebut dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap Prabowo.

“Kalau program seperti MBG benar-benar di bereskan, maka rakyat Indonesia akan dengan hati memilih beliau untuk periode ke dua,” ujarnya.

Sebaliknya, Dedy mengatakan situasinya dapat berbeda apabila program-program strategis pemerintah tidak terselesaikan. Dalam pandangannya, siapa pun tokoh yang nantinya mendampingi Prabowo tetap akan menghadapi tantangan dari kemunculan penantang baru.

“Tapi kalau tidak, maka siapa pun pasangan beliau kelihatannya akan berhadapan sama penantang baru yang lebih bersemangat,” sambung Dedy.

Pernyataan tersebut muncul ketika wacana duet Prabowo-Pramono kembali menjadi pembicaraan publik. Kedekatan keduanya mendapat sorotan setelah Prabowo dan Pramono tampil bersama dalam peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada 16 September 2026.

Dalam agenda tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Perbedaan latar belakang partai politik disebut tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.

Momen tersebut kemudian ikut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan kerja sama politik antara Prabowo dan Pramono menuju 2029. Namun, sampai saat ini wacana tersebut masih berada pada ranah pembicaraan publik dan belum menjadi keputusan resmi mengenai pasangan calon Pilpres 2029.

Bagi Dedy, persoalan pasangan Prabowo bukan satu-satunya hal yang menentukan dinamika politik mendatang. Ia melihat kinerja pemerintahan, termasuk penyelesaian program strategis seperti MBG, sebagai bagian penting dari situasi yang akan dihadapi menjelang 2029.

Baca Juga: Temui Mamdani, Pramono Bahas Jakarta Bond Hingga Kemacetan Jakarta

Dedy bahkan menyebut sejumlah nama yang menurutnya mulai masuk dalam dinamika politik menuju kontestasi tersebut. Mereka antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Dedi Mulyadi, Pramono Anung, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Purbaya Yudhi Sadewa, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ada AHY, ada KDM, ada Pramono, ada Anies, ada Ganjar, ada Ahok, ada Purbaya, ada Muhaimin, ada Bahlil, ada Gibran, dan ada politisi perempuan dari Timur yang juga sedang bersinar,” sebut Dedy.

Menurut Dedy, banyaknya nama yang mulai disebut menunjukkan bahwa dinamika politik menuju 2029 sudah mulai berkembang. Ia menilai sejumlah tokoh memiliki ruang untuk menawarkan gagasan dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Jadi, tahun 2029 adalah tahun di mana ada begitu banyak wajah baru yang bersemangat ingin membereskan problem Indonesia sebagai bangsa. Artinya demokrasi Indonesia sedang bersemangat,” tutupnya.

Di sisi lain, peresmian LRT Kelapa Gading-Manggarai sendiri merupakan agenda pemerintahan, bukan deklarasi politik menuju Pilpres 2029. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut jalur sepanjang 12,2 kilometer tersebut menjadi bagian dari penguatan konektivitas transportasi publik Jakarta.

Wacana Prabowo-Pramono saat ini masih berupa pembicaraan di ruang publik. Sementara itu, Dedy membawa isu tersebut ke persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana kinerja program pemerintah saat ini, khususnya MBG, dapat menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang menuju 2029.