Yakin Prabowo Sedang Tersandera, Mahfud: Pidatonya Bagus, Tapi Pelaksanaannya Asal Jalan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali melontarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, Mahfud menyoroti kesenjangan antara gagasan yang disampaikan Prabowo dalam berbagai pidato dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi kebijakan, tetapi juga menyentuh persoalan koordinasi dan kendali pemerintahan. Ia menilai sejumlah kebijakan belum berjalan dalam satu arah yang kuat karena pelaksanaannya cenderung berlangsung sendiri-sendiri.

Baca Juga: Kualitas Sudah Terbongkar, Mahfud Tuntut Nusron Wahid Mundur usai Ngaku Tak Tahu Soal Kasus Suap HGB

Mahfud bahkan mempertanyakan apakah Prabowo benar-benar memiliki keleluasaan penuh sebagai kepala pemerintahan dalam mengendalikan seluruh jajaran di bawahnya.

“Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden,” kata Mahfud, dikutip Rabu (23/9/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Mahfud kemudian mengaitkannya dengan dugaan adanya faktor tertentu yang membuat Prabowo tidak sepenuhnya bebas menjalankan agenda pemerintahannya.

“Ada sesuatu yang menyandera dia. Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri,” ujar Mahfud.

Bagi Mahfud, perbedaan antara pesan yang disampaikan seorang presiden dengan implementasi di lapangan menjadi persoalan serius. Sebab, arahan pemerintah di tingkat pusat seharusnya dapat diterjemahkan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga yang menjalankan kebijakan.

Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan yang telah dirancang di tingkat presiden berpotensi mengalami perubahan ketika masuk ke tahap pelaksanaan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat agenda pemerintah tidak menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan.

Mahfud juga tidak hanya menyoroti posisi Prabowo. Ia mengkritik jajaran menteri yang menurutnya belum menunjukkan respons dan ketegasan yang cukup ketika menghadapi persoalan di kementerian masing-masing.

Menurut dia, situasi tersebut berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Mahfud menilai para menteri pada periode sebelumnya relatif lebih cepat memberikan respons ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan bidang kerja mereka.

Para menteri juga dinilai lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat ketika kebijakan pemerintah menjadi sorotan. Dengan demikian, publik dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu persoalan sekaligus memahami langkah yang sedang dilakukan pemerintah.

Sementara Manfud melihat sebagian menteri justru cenderung pasif. Kurangnya respons tersebut dinilai dapat memperlebar jarak antara keputusan di tingkat pusat dengan implementasi di lapangan.

Kritik Mahfud pada akhirnya mengarah pada persoalan koordinasi pemerintahan. Menurut dia, pemerintahan membutuhkan kendali yang jelas agar setiap kementerian tidak menjalankan kebijakan berdasarkan kepentingannya sendiri.

Instruksi presiden, dalam pandangannya, harus diterjemahkan secara seragam oleh seluruh jajaran pemerintahan. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan yang secara konsep terlihat baik dapat kehilangan efektivitas ketika diterapkan.

Baca Juga: Anak Jokowi Soal Gugatan Denny Indrayana ke Gibran: Yang Diincar adalah Jabatan Wapres

Bagi Mahfud, kesenjangan antara pidato dan pelaksanaan itulah yang perlu mendapat perhatian. Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik gagasan disampaikan presiden, tetapi juga oleh kemampuan seluruh jajaran menjalankannya secara terkoordinasi.