Ekonomi RI Tumbuh 5,45%, Inflasi 3,19%, DPR Kumpulkan Kemenkeu-BI-OJK-Danantara

Kondisi perekonomian Indonesia menjadi perhatian lintas lembaga setelah pertumbuhan ekonomi tercatat 5,45 persen dan inflasi berada di level 3,19 persen. Di tengah indikator tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat yang berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi dan keuangan nasional, Kamis (24/9/2026).

Rapat tersebut mempertemukan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, COO BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Komposisi tersebut mencakup unsur pemerintah, otoritas moneter, regulator sektor keuangan, hingga lembaga pengelola investasi.

Suahasil mengatakan pertemuan tersebut membahas kondisi perekonomian secara umum. Namun, dia belum mengungkapkan secara rinci persoalan apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.

"Ekonomi secara umum kita lihat kondisi ekonomi," ujar Suahasil saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (24/9/2026).

Saat ditanya apakah ada kebijakan baru yang sedang digodok dalam pertemuan tersebut, Suahasil belum memberikan penjelasan lebih jauh. Dia mengatakan pembahasan mengenai hal itu masih akan dilakukan.

"Nanti kita diskusikan lebih lanjut, tapi kondisi ekonomi kita cukup baik, kita cukup resilient, dan kita lihat pertumbuhan ekonomi tetap di 5,45%, kita tunggu pertumbuhan ekonomi Q3. Inflasi juga cukup kondusif di 3,19%, ini adalah dasar kita untuk mengelola ekonomi kita terus ke depan," ujarnya.

Angka pertumbuhan 5,45 persen yang disebut Suahasil merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026. Sementara itu, inflasi 3,19 persen merupakan angka yang tercatat pada Agustus 2026 dan sebelumnya disebut pemerintah sebagai salah satu indikator yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah masih menunggu perkembangan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III. Data tersebut akan menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam melihat bagaimana perekonomian Indonesia bergerak hingga akhir tahun.

Pertemuan di DPR itu juga melibatkan sejumlah institusi yang memiliki peran berbeda dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kehadiran Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, Danantara, serta unsur pemerintah membuat rapat tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor.

Dari sisi parlemen, Dasco menyampaikan bahwa pembahasan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi secara umum. Menurut dia, rapat tersebut juga membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta berbagai dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama.

Baca Juga: Suahasil Bongkar Jurus Racik APBN demi Kejar Pertumbuhan 6%

"Kami di DPR RI akan terus memastikan koordinasi antar-lembaga berjalan baik agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel," ujar Dasco dikutip dari Instagram @sufmi_daso.

Pernyataan tersebut menunjukkan DPR menempatkan koordinasi antarlembaga sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan strategis. Namun, Dasco maupun Suahasil belum memerinci kebijakan spesifik yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga menyatakan tetap mencermati berbagai tekanan eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Kemenkeu mencatat dinamika geopolitik global dan kondisi suku bunga internasional menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan ekonomi dan APBN.

Suahasil sebelumnya menyebut pertumbuhan ekonomi 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen sebagai angka yang memberikan keyakinan terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga mencatat aktivitas ekonomi domestik, termasuk konsumsi dan investasi, tetap menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Kini, perhatian berikutnya tertuju pada perkembangan ekonomi kuartal III sekaligus pembahasan lanjutan antarotoritas. Terlebih, rapat koordinasi yang mempertemukan sejumlah pemegang kebijakan ekonomi tersebut belum menghasilkan penjelasan terbuka mengenai kebijakan baru yang mungkin akan ditempuh pemerintah.

Untuk sementara, pemerintah menegaskan kondisi ekonomi nasional masih cukup baik dan resilien. Sementara itu, koordinasi antara DPR, pemerintah, BI, OJK, dan Danantara akan terus menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan ekonomi dan keuangan berjalan terkoordinasi.