Prabowo Tegaskan Hormati Pakar soal Karhutla: 'Saya Selalu Cari Pakar'

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya menghormati para pakar dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Penegasan itu disampaikan ketika Prabowo meminta masukan para ahli untuk mencari solusi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.

Prabowo bahkan membantah anggapan bahwa dirinya tidak menghargai pandangan akademisi ketika memimpin diskusi bersama sejumlah pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurutnya, masukan dari para ahli justru dibutuhkan sebelum pemerintah menentukan langkah yang akan diambil.

“Jadi Saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audiens, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar. Nggak bisa apa pun, saya, kenapa saya berhasil sebagai perwira? Karena saya selalu cari pakar. Anyway. Jadi mohon saya diberi masukan, what can we do,” kata Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tidak hanya meminta penjelasan mengenai cara memadamkan kebakaran. Ia menyodorkan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu dijawab para ahli agar penanganan karhutla tidak berhenti pada tindakan ketika kebakaran sudah terjadi.

Presiden RI juga meminta pandangan mengenai cara paling efektif mencegah kebakaran di kawasan hutan. Pemerintah ingin mendapatkan masukan berbasis keilmuan mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah persoalan karhutla terus berulang.

“Pertama, apa langkah terbaik untuk kita cegah kebakaran di kawasan hutan,” kata Prabowo dalam diskusi tersebut.

Selain pencegahan, Prabowo turut meminta pandangan mengenai pengelolaan kawasan hutan yang memiliki ekosistem gambut. Ia ingin mengetahui bagaimana kawasan tersebut dapat dijaga sekaligus dikelola secara tepat.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan lahan gambut secara produktif. Prabowo menanyakan apakah gambut dapat ditanami dengan tanaman tertentu tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga ekosistemnya.

“Kedua, kawasan hutan yang ada gambutnya. Dua hal. Dan ketiga yang saya minta, saran dari Saudara-saudara, apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif? Apakah kita bisa tanam tanaman di atas gambut?” ujar Prabowo.

Diskusi itu kemudian mempertemukan pemerintah dengan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan para pakar menyampaikan berbagai pandangan kepada Presiden dalam pertemuan tersebut.

Menurut Faisal, pembahasan mencakup tiga hal utama, yakni penanganan ketika kebakaran terjadi, pengelolaan sekaligus perlindungan ekosistem gambut, serta pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai untuk dibudidayakan di kawasan gambut. Artinya, pembahasan tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh pengelolaan kawasan dalam jangka panjang.

Pemerintah juga mendorong pendekatan berbasis sains dalam pengelolaan gambut. Selain melibatkan ilmuwan, pendekatan tersebut turut diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat desa dan masyarakat peduli api dalam merespons kebakaran sejak tahap awal.

Prabowo dalam kesempatan tersebut juga menyinggung masih adanya persoalan regulasi yang menurutnya perlu dikoreksi. Ia menyebut ada delapan perda di tingkat kabupaten yang dinilainya membuka celah bagi pembakaran lahan hingga dua hektare.

“Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada delapan perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense,” kata Prabowo.

Selain aturan daerah, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kepatuhan perusahaan dalam mencegah karhutla. Prabowo menyebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, mulai dari menara pemantau, embung hingga tim pemadam kebakaran dari kalangan karyawan.

Baca Juga: Prabowo Murka, 8 Perda Masih Izinkan Bakar Lahan 2 Hektare: 'Ini Menipu!'

“Perusahaan, kita sudah ada ketentuan ya, sudah ada kewajiban-kewajiban ya. Tiap 5 hektar harus ada menara. Tiap sekian hektare harus ada embung, tiap sekian, sudah ada regulasinya. Dan Anda harus punya tim pemadam kebakaran dari karyawan Anda. Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Prabowo.

Pemerintah kemudian memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai bagian dari penguatan pencegahan karhutla. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan gambut dari tingkat desa dan melibatkan pendekatan berbasis sains.

Dengan meminta masukan langsung dari akademisi dan pakar, Prabowo menunjukkan bahwa persoalan karhutla ditempatkan sebagai isu yang membutuhkan kajian dari berbagai bidang. Pemerintah kini tidak hanya menghadapi persoalan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mencari pola pencegahan, pengelolaan gambut, serta pemanfaatan kawasan yang dapat berjalan beriringan.

Penegasan Prabowo soal penghormatan terhadap pakar pun menjadi bagian penting dari diskusi tersebut. Di tengah kebijakan penanganan karhutla yang akan terus berjalan, ia meminta para ahli memberikan masukan mengenai langkah yang dapat dilakukan pemerintah agar persoalan kebakaran lahan gambut tidak terus berulang setiap tahun.