Buntut Gugatan Diskualifikasi Gibran, Denny Indrayana Ungkap Mulai Muncul Tanda Kriminalisasi

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mulai melihat tanda-tanda kriminalisasi setelah mengajukan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny mengungkapkan bahwa kriminalisasi merupakan salah satu risiko yang dihadapinya setelah mengambil langkah hukum tersebut. Selain itu, terdapat risiko lain yang tak kalah berat, yakni upaya pembelian hingga ancaman untuk "dihabisi".

Baca Juga: Budi Arie Bongkar Persamaan Jokowi dan Gibran! Hendri Satrio Langsung Sentil Bedanya dengan Prabowo!

"jangan dikira enggak ada risikonya ini. Saya sudah bilang di sini bahwa ada tiga modus: dibeli, dikriminalisasi, dihabisi," ujarnya dalam YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Minggu (27/9).

Ia kemudian berkelakar mengenai kemungkinan "dibeli". Menurut Denny, hingga saat ini belum ada pihak yang mencoba mendekatinya untuk tujuan tersebut.

"Sejauh ini enggak ada yang mulai nawar (soal dibeli), 6 tahun pasca presiden wakil menteri juga enggak ada yang dekat-dekat tuh," ujarnya sambl tertawa.

Sementara terkait risiko kriminalisasi, Denny mengaku pernah mengalaminya secara langsung.

"Dikriminalisasi sudah, saya hampir 11 tahun ditersangkakan. Karena waktu menolak pencalonan Kapolri Budi Gunawan. Saya, Abraham Samad, Mas Bambang Widjojanto, Novel Baswedan ditersangkakan. 10,5 tahun saya tersangka. Dikriminalisasi sudah," katanya.

Menurut Denny, tanda-tanda upaya kriminalisasi kembali mulai bermunculan setelah gugatan tersebut diajukan.

"Sekarang sudah disomasi-somasi nih, sudah mulai ada relawan-relawan yang, 'Wah ini makar' Sayembara dianggap makar, oh ini judi. Dikriminalisasi mulai masuk," lanjutnya.

Adapun risiko terakhir yang ia sebut adalah kemungkinan "dihabisi". Meski berharap hal tersebut tidak terjadi, Denny menilai sejarah menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan hukum kerap mengandung risiko serius.

"Dihabisi, ya mudah-mudahan enggaklah, ya kan. Tapi kita berhutang nyawa karena arsenik di tubuh almarhum Munir. Kita berhutang mata karena air keras di Novel Baswedan dan Andri Yunus. Jadi ya ini ada risikonya, tapi bismillah mudah-mudahan perjuangan ini ada maknanya karena kita cinta Indonesia," tandasnya.

Sebagai informasi, Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menggugat keabsahan syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mendalilkan adanya persoalan administratif dan dugaan manipulasi terkait pemenuhan syarat ijazah minimal tingkat SLTA atau sederajat milik Gibran.

Baca Juga: Gugatan Gibran di MK: Denny Indrayana Disebut Tahu Ijazah SMA Tak Lagi Diperlukan

Berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pendidikan paling rendah untuk calon presiden dan calon wakil presiden adalah tamat SMA/SLTA atau sederajat. Menurut Denny Indrayana, ditemukan indikasi awal bahwa syarat formal pendidikan tersebut tidak terpenuhi secara sah sejak awal proses pendaftaran di KPU.

Salah satu tuntutan para pemohon dalam gugatan tersebut adalah meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.