SPPG Sudah Disuspend, Gibran Tetap Minta Investigasi Keracunan MBG Batang Dituntaskan

Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, belum dianggap selesai meski Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil tindakan terhadap pengelola dapur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta investigasi tetap dituntaskan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara ilmiah dan hasilnya disampaikan secara transparan.

Sebelumnya, BGN telah memberikan penangguhan atau suspend berat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang. Kepala SPPG tersebut juga dicopot dari jabatannya setelah BGN menemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dan persoalan lain dalam pelaksanaan distribusi makanan.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi setelah ratusan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG. Pada 24 September, Pemkab Batang menyebut 276 korban telah mendapatkan penanganan di rumah sakit maupun puskesmas dan kondisi mereka mulai membaik.

Meski langkah administratif sudah dijalankan, penyebab pasti kejadian tetap harus dipastikan melalui proses pemeriksaan. Hal tersebut yang kemudian ditekankan Gibran saat meninjau penanganan korban di RSUD Limpung, Batang, Senin (28/9/2026).

"Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat. Bahwa penanganan kesehatan korban menjadi prioritas pemerintah," kata Gibran.

Gibran meminta pasien yang masih menjalani perawatan tetap memperoleh pelayanan sampai kondisinya pulih. Korban yang sebelumnya telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga diminta tetap mendapatkan akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.

Pemerintah juga memastikan biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga. Mekanisme pembiayaan diminta berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani korban dugaan keracunan tersebut.

Di sisi lain, Gibran menegaskan bahwa pemeriksaan mengenai penyebab kejadian masih berlangsung. Karena itu, tindakan terhadap SPPG tidak otomatis menjadi kesimpulan akhir mengenai sumber atau penyebab gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.

"Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama," ujar Gibran.

Sebelumnya, BGN menyebut terdapat pelanggaran SOP di SPPG Bawang. BGN juga menyoroti makanan yang dibawa pulang oleh penerima manfaat sebagai pelanggaran berat karena makanan MBG memiliki batas waktu konsumsi.

BGN kemudian melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG tersebut. Pada 26 September, Wakil Kepala BGN Trenggono juga menyebut pola pengolahan makanan di SPPG Bawang tidak sesuai prosedur keamanan pangan, termasuk telur yang telah dimasak sejak malam hari sebelum proses berikutnya dilakukan pada pagi hari.

Baca Juga: Gibran Minta Maaf ke Korban Keracunan MBG di Batang

Namun, temuan mengenai ketidaksesuaian prosedur tersebut tetap perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai penyebab dugaan keracunan. Investigasi lanjutan diperlukan untuk memastikan rangkaian faktor yang berkaitan dengan keamanan makanan sebelum hasil akhirnya disampaikan kepada publik.

Gibran juga meminta evaluasi tidak berhenti pada satu titik. Menurut dia, pemeriksaan harus mencakup pemenuhan standar higiene, proses pengolahan makanan, waktu penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

"Evaluasi mencakup pemenuhan standar higiene, proses pengolahan makanan, waktu penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki," kata Gibran.

Dengan demikian, kasus di Batang kini tidak hanya berkaitan dengan penanganan korban atau sanksi terhadap pengelola SPPG. Hasil investigasi nantinya juga menjadi bagian penting untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG, terutama agar persoalan keamanan pangan yang ditemukan dapat diperbaiki dan tidak berulang.