Para Pakar Soroti Gagal Bayar Program MBG dan KDMP

Setahun setelah disuarakannya tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE), para pengamat ekonomi kembali menyoroti arah kebijakan fiskal dan efektivitas program-program prioritas pemerintah.

Evaluasi tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi" yang diselenggarakan oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Jumat (25/9).

Dalam forum tersebut, para pakar menyoroti implementasi program skala besar seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani ruang fiskal serta memunculkan sejumlah risiko baru di tingkat daerah.

Ekonom UGM, Elan Satriawan, Ph.D., mengungkapkan bahwa program pembangunan KDMP dan MBG pada prinsipnya memiliki niat yang baik.

Kendati demikian, ia mengingatkan adanya potensi risiko dalam pelaksanaannya, terutama terkait skema pembiayaan KDMP yang menggunakan jaminan dana desa.

Ancaman Gagal Bayar: Skema pinjaman penjaminan dana desa dikhawatirkan menjadi bumerang jika unit usaha yang dibangun gagal menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup cicilan.

Beban Anggaran Daerah: Keterbatasan bujet akibat risiko tersebut secara langsung dapat berdampak negatif pada pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar dan kualitas pelayanan publik di daerah.

Selain itu, Elan mendorong penerapan sistem Adaptive Social Protection (Perlindungan Sosial Adaptif) agar sistem jaring pengaman sosial lebih sigap menghadapi guncangan ekonomi mendadak, seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun bencana alam.

Menurutnya, kaku birokrasi penganggaran sering kali membuat kelompok rentan baru terlambat mendapatkan bantuan.

Ruang Fiskal Menyempit dan Biaya Peluang (Opportunity Cost) yang Mahal

Senada dengan UGM, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, S.E., M.Sc., menyoroti alokasi anggaran masif untuk program prioritas nasional yang menyedot porsi fiskal secara signifikan.

Kondisi ini mengakibatkan ruang anggaran untuk sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas daerah, hingga mitigasi bencana menjadi semakin terbatas.

"Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost-nya semakin mahal," ujar Riefky.

Ia juga mengkritik pola evaluasi pemerintah yang selama ini masih sebatas berorientasi pada input dan output. Evaluasi idealnya harus meninjau aspek outcome, kualitas riil program, efektivitas biaya, serta perbandingan manfaat dengan alternatif penggunaan anggaran lain.

Lebih lanjut, Riefky mencatat adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun. Penurunan drastis ini dinilai semakin melumpuhkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.