Pakar Beri Contoh Brasil Terapkan Ambang Batas Parlemen 0 Persen, Bandingkan dengan 17 Juta Suara Hilang di Indonesia

Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta sekaligus pakar survei Saiful Mujani menegaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan hakikat demokrasi. Menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 juga mendasarkan kekuasaan pada prinsip tersebut.

“Kedaulatan di tangan rakyat. Itu hakikat demokrasi. UUD kita juga mendasarkan kekuasaan pada pandangan tersebut,” ujar Saiful Mujani kepada Warta Ekonomi.

Ia menjelaskan, DPR, Presiden, dan lembaga negara lainnya adalah wakil rakyat. Semakin mereka mewakili rakyat, semakin demokratis keberadaan mereka dan semakin baik kualitas demokrasinya. Sebaliknya, semakin sedikit rakyat yang terwakili, semakin buruk kualitas demokrasi.

Sistem pemilu proporsional, kata Saiful, merupakan upaya untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat secara maksimal. Kursi setiap anggota DPR adalah cerminan pilihan rakyat. Semakin maksimal jumlah kursi yang diterima di DPR, semakin mencerminkan kehendak rakyat.

Banyak negara yang menganut sistem presidensial, seperti Brasil dan sejumlah negara Amerika Latin, menerapkan ambang batas parlemen nol persen. Menurut Saiful, memasang ambang batas parlemen justru menjadi rintangan bagi penegakan kedaulatan rakyat.

“Makin tinggi ambang batas parlemen, maka makin rendah kedaulatan rakyat atau demokrasi dilaksanakan,” tegasnya.

Doktor Ilmu Politik dari Ohio State University ini mencontohkan Pemilu 2024. Sekitar 17 juta suara rakyat tidak terwakili di DPR karena berada di partai yang perolehan suaranya di bawah ambang batas. Jika ambang batasnya nol, situasi ini tidak akan terjadi.

“Maka makin kecil ambang batas, makin baik keterwakilan rakyat, makin baik kualitas demokrasi di sebuah negara. Dan demikian juga sebaliknya. Makanya aneh ide menaikkan ambang batas untuk meningkatkan kualitas demokrasi,” pungkas Saiful Mujani.