PSI Bakal Merasakan 'Berkah' Jokowi: Punya Efek Underdog, Nantinya Kantongi Efek Bandwagon

Bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai membawa keuntungan politik baru bagi partai tersebut. PSI yang selama ini dikenal sebagai partai penantang kini berpotensi mengalami perubahan persepsi menjadi partai yang semakin diperhitungkan jelang Pemilu 2029.

Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis Agung Baskoro menyebut kehadiran mantan presiden itu dapat memberikan efek elektoral yang berbeda dibandingkan kondisi partai itu sebelumnya. 

Baca Juga: PSI Tak Berhenti di Jokowi, Next Bakal Dedi Mulyadi: Mereka Butuh Sosok Capres-Cawapres...

PSI sebelumnya memiliki underdog effect, kini partai tersebut berpeluang memperoleh bandwagon effect, yakni kecenderungan publik atau aktor politik untuk mendekat kepada pihak yang dipersepsikan memiliki peluang menang.

“Ketika Pak Jokowi muncul dan hadir sebagai anggota, otomatis ini menjadi magnet ya elektoral dan memberikan pesan ya bahwa ketika mereka sebelumnya underdog effect, punya efek underdog yang tidak bisa disepelekan, sekarang punya efek bandwagon yang memang punya potensi untuk menang semacam itu di dapil atau bahkan dalam konteks yang lebih luas di provinsi atau di tingkat nasional,” kata Agung, dikutip Selasa (29/9/2026).

Diketahui, Jokowi resmi menjadi anggota partai berlambang gajah tersebut sejak 14 Oktober 2025. Namun, status tersebut baru ditegaskan secara terbuka setelah dirinya menunjukkan kartu tanda anggota dalam Rakorda DPD PSI Kota Bandung di Grand Pasundan.

Jokowi bahkan membacakan nomor keanggotaannya di hadapan kader dan publik. Langkah tersebut dinilai memiliki makna politik lebih besar daripada sekadar mengonfirmasi keanggotaan, yakni seperti sinyal bahwa ada modal politik baru yang dimiliki oleh PSI.

Politikus senior itu juga menyatakan tidak mempermasalahkan berapa pun angka parliamentary threshold yang nantinya ditetapkan.

“Saya sampaikan, mau parliamentary threshold 5 persen, oke, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 6 persen, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 7 persen, nggak masalah. Mau parliamentary threshold 8 persen, nggak masalah,” kata Jokowi.

Bagi Jokowi, perubahan ambang batas parlemen harus dihadapi dengan kerja politik, bukan kecemasan. Karena itu, ia meminta kader terus membangun organisasi dan mendekati masyarakat.

Baca Juga: Kubu Jokowi Curigai Wacana Revisi Aturan Pemilu: Semua Memang Diarahkan untuk Jegal Gibran dan PSI

“Karena meskipun kita ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” ujarnya.