APBN 2027 Resmi Disahkan, Pemerintah Bongkar Jurus Baru Kejar Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Setelah APBN 2027 resmi disahkan menjadi undang-undang, pemerintah menyiapkan sinergi dengan Danantara untuk memperbesar investasi dan kapasitas ekonomi nasional.

APBN 2027 menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Anggaran tersebut akan menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menjalankan berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN tetap harus dijaga kredibel dan sehat. Namun, pemerintah juga membutuhkan instrumen lain untuk mendorong ekspansi ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperbesar penciptaan barang dan jasa.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan bekerja bersama kementerian dan lembaga lain serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Suahasil menyebut Danantara sebagai alat baru negara yang mulai diarahkan untuk memperkuat investasi di luar fungsi APBN.

"Kami akan bekerja, pemerintah akan bekerja, Kementerian Keuangan akan bekerja dengan seluruh kementerian lain, dan kami juga akan bekerja dengan Danantara yang merupakan alat baru negara ini," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (30/9/2026).

Menurut Suahasil, Danantara telah mulai melihat berbagai ruang investasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian. Fokusnya mencakup peluang investasi, penciptaan produk barang dan jasa, hingga penyerapan tenaga kerja melalui dana investasi negara.

"Telah mulai bekerja untuk secara spesifik melihat ruang-ruang investasi, ruang-ruang penciptaan produk barang dan jasa, ruang-ruang untuk menyerap tenaga kerja melalui dana investasi negara," imbuhnya.

Strategi tersebut berkaitan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi tahun depan ditetapkan sebesar 6 persen, dengan investasi menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai sasaran tersebut.

Kementerian Keuangan sebelumnya memperkirakan pertumbuhan investasi perlu berada di kisaran 7 persen untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Karena itu, pemerintah melihat sinergi antara APBN, Danantara, dan sektor swasta sebagai bagian dari upaya memperbesar kapasitas ekonomi.

Baca Juga: Kuota Solar dan LPG 3 Kg Dipangkas, Total Subsidi Energi APBN 2027 Ditetapkan Rp261,5 Triliun

Dengan pembagian peran tersebut, APBN tetap digunakan untuk menjalankan fungsi fiskal pemerintah. Sementara Danantara diarahkan sebagai katalis investasi strategis yang dapat bekerja bersama sektor swasta untuk membuka ruang ekspansi ekonomi.

Dari sisi postur, pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp671,2 triliun.

Pemerintah juga menetapkan defisit APBN sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Suahasil menegaskan APBN tetap harus ekspansif untuk menjaga pertumbuhan, tetapi kredibilitas dan keberlanjutan fiskal tetap menjadi perhatian.

Selain target pertumbuhan 6 persen, APBN 2027 menggunakan sejumlah asumsi makro seperti inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel.

Anggaran tersebut juga diarahkan ke sejumlah prioritas nasional. Kemenkeu menyebut APBN 2027 mencakup delapan klaster, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun dalam APBN 2027.

Dengan APBN yang telah disahkan dan Danantara yang diarahkan menjadi katalis investasi, pemerintah kini memiliki dua instrumen yang akan berjalan secara bersamaan untuk mendorong ekspansi ekonomi. Tantangannya adalah memastikan kombinasi kebijakan fiskal dan investasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi sesuai target 6 persen.