Transjakarta Tak Cuma Bus, Pramono Siapkan Modal untuk Kelola Transportasi Laut Kepulauan Seribu

Transjakarta bakal mendapat tugas baru yang memperluas cakupan layanannya hingga ke laut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penambahan modal agar BUMD tersebut dapat mengelola transportasi menuju Kepulauan Seribu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tambahan modal diperlukan seiring bertambahnya penugasan Transjakarta. Selain mengelola layanan Transjakarta dan Transjabodetabek, perusahaan itu nantinya mendapat tugas mengelola transportasi laut Kepulauan Seribu.

"Transjakarta modalnya perlu ditingkatkan. Karena memang dengan tugas baik itu untuk Transjakarta sendiri maupun Transjabodetabek, dan nanti akan mendapatkan tugas tambahan untuk Transjakarta bagian laut Kepulauan Seribu, modal untuk Transjakarta size-nya pasti harus diperbesar," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Pramono mengatakan besaran tambahan modal tersebut belum ditentukan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penugasan baru tersebut.

Selama ini, kata Pramono, anggaran transportasi menuju Kepulauan Seribu masuk melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ke depan, pengelolaan layanan tersebut akan dialihkan kepada Transjakarta.

"Mengenai angka besarannya berapa untuk penambahan modal Transjakarta dengan penugasan baru untuk Pulau Seribu, sedang dihitung," ujarnya.

"Tetapi yang jelas bahwa saya meyakini yang selama ini atau anggaran itu kan dimasukkan melalui Dinas Perhubungan. Sekarang akan dikelola oleh Transjakarta dan saya yakin pasti pengelolaannya akan lebih profesional," sambungnya.

Dengan pengalihan pengelolaan tersebut, Transjakarta nantinya tidak hanya berkutat pada layanan bus di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Perusahaan juga akan menangani kebutuhan transportasi laut yang menghubungkan wilayah daratan dengan sejumlah pulau di Kepulauan Seribu.

Penugasan tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui peninjauan bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Transjakarta ke sejumlah wilayah Kepulauan Seribu. Langkah itu dilakukan untuk melihat kebutuhan transportasi sekaligus menyiapkan integrasi layanan kapal dengan jaringan transportasi yang sudah ada.

Pramono mengatakan sejumlah pulau akan menjadi titik penting dalam pengembangan layanan tersebut. Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka menjadi beberapa wilayah yang disebut akan disiapkan sebagai terminal utama.

"Jadi fasilitasnya pasti mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk transportasi ke Pulau Seribu," jelasnya.

"Di Pulau Seribu kan kita sudah tahu beberapa pulau yang akan menjadi terminal utama, sebagai contohlah: Pulau Tidung, Pulau Pari, dan sebagainya, Pulau Pramuka, dan sebagainya," lanjutnya.

Baca Juga: Pramono dan Anies Masuk dalam Kalkulasi Dedi Mulyadi, Ini Prediksi Poros Baru 2029

Namun, perluasan layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu juga membawa persoalan lain yang masih harus dihitung pemerintah, yakni skema tarif bagi masyarakat setempat. Pramono mengatakan warga Kepulauan Seribu selama ini termasuk kelompok masyarakat yang memperoleh fasilitas transportasi tertentu dari Pemprov DKI.

Pemerintah perlu menghitung kembali skema tersebut ketika layanan laut nantinya dikelola Transjakarta. Sebab, jika seluruh perjalanan warga Kepulauan Seribu digratiskan, pembiayaannya akan menjadi beban Pemprov DKI Jakarta.

"Sehingga dengan demikian harapannya dengan pengaturan ini, warga Pulau Seribu yang selama ini mereka kan transportasi di darat atau kan termasuk 15 golongan. Tentunya nanti akan ada penyesuaian untuk itu," tuturnya.

"Sebab kalau ada transportasi ke Pulau Seribu semuanya kan kalau yang naik hanya warga Pulau Seribu ini kan menjadi gratis semua. Dan untuk itu beban menjadi semuanya ke Pemerintah DKI Jakarta. Jadi, kita akan melakukan perhitungan untuk itu," imbuhnya.

Perluasan layanan Transjakarta tidak hanya menyangkut penambahan rute, tetapi juga kebutuhan armada, fasilitas terminal, modal perusahaan, hingga skema tarif dan pembiayaan. Pemprov DKI masih menghitung seluruh kebutuhan tersebut sebelum layanan transportasi laut Kepulauan Seribu dikelola Transjakarta secara penuh.