Gubes UGM: Menteri Bilang Anggaran S1 Gratis Cuma 96 Triliun, Kenapa 300 T untuk MBG, yang Ujungnya Maaf Jadinya..

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Zainal Arifin Mochtar (Ucheng) mengetengahkan problem kemiskinan struktural di era Presiden Prabowo Subianto.

"Prabowo sering bicara soal orang miskin, tapi solusinya tidak terjadi. Misalnya, kalau mau, mengapa tidak didorong wealth tax? Di beberapa negara ada ide membuat pajak kekayaan 1 persen. Orang yang kekayaannya di atas Rp100 miliar dikenakan pajak 1%. Mengapa tidak didorong?," kata Ucheng dalam sesi diskusi di Yogyakarta, dikutip Rabu (30/9).

Ucheng menambahkan Prabowo gagal dalam mencari solusi konkret atas masalah kemiskinan, sebab, gagasan Prabowo soal program Makan Bergizi Gratis diklaim sebagai solusi mengatasi kemiskinan dinilai salah sasaran.

"Itu yang saya sebut imajinasi. Prabowo bilang pendidikan harus gratis. Itu bukan ide dari Prabowo. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan itu. Putusan MK sudah menyatakan pendidikan harus gratis. Tidak hanya negeri, swasta juga. Tapi di mana implementasinya? Dari dana pendidikan 400 triliun rupiah, 200 persen digunakan untuk MBG," tambahnya.

Ia menilai pemerintah atau negara seharusnya punya imajinasi terhadap orang miskin, benar-benar membantu mengangkat derajat mereka.

"Apakah memberi makan itu meningkatkan? Tidak. Menurut saya, maaf, pada akhirnya makan itu hanya membuang uang, jadinya t**, jadi mengapa tidak diinvestasikan ke sesuatu yang lebih?," kritiknya pedas.

"Tadi saya dengar pidato Bryan, Menteri Pendidikan kita. Apa yang dia bilang? Kalau dimungkinkan membuat pendidikan S1 gratis di Indonesia, hanya membutuhkan sekitar 96 triliun. Mengapa kemudian 300 triliun digunakan untuk memberi makan MBG? Untuk membuat S1 gratis, hanya butuh 96," pungkasnya.

Ia menilai kemiskinan struktural ini terjadi karena rakyat miskin tidak memiliki peluang untuk mengkreasi kekayaan. Sehingga mereka pada akhirnya hanya mewariskan kemiskinan baru.

"Solusinya bukan sekadar memberi makan, tapi membangun sistem yang adil, termasuk mendorong pajak kekayaan bagi orang-orang superkaya, agar kekayaan yang dikuasai segelintir orang bisa didistribusikan lebih adil untuk kepentingan publik," tutupnya.