Rangkap Jabatan Bahlil Disorot, Dinilai Bisa Hambat Eksekusi Hilirisasi

Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch (IMEW), Ferdy Hasiman, memberikan catatan terhadap pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ferdy menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi menambah lapisan birokrasi dan hambatan regulasi yang dapat memperlambat pelaksanaan program hilirisasi di lapangan.

"Kan semuanya sebenarnya ada di Kementerian ESDM kan? Apalagi dia menterinya, masa dia juga koordinator? Ini menurut saya agak janggal gitu lho. Kalau pengangkatannya orang lain, oke. Ini dia sekalian Menko," ujar Ferdy kepada Warta Ekonomi, Kamis (1/10/2026).

"Terlalu banyak kebijakan mestinya kebijakan hilirisasi sudah pada maju. Cuma dengan banyak, banyak barrier-nya jadinya berpotensi agak lambat dia (hilirisasi)," tambahnya.

Selain persoalan struktur koordinasi, Ferdy juga menyoroti pekerjaan rumah pemerintah dalam menjalankan agenda hilirisasi dan transisi energi nasional.

Menurut dia, program hilirisasi sektor pertambangan sejauh ini telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, penciptaan nilai tambah dari produk tambang dalam negeri dinilai belum optimal karena masih terbatasnya industri yang mampu menyerap produk antara (midstream) hasil pengolahan minerba.

Ferdy mencontohkan keberhasilan Tiongkok dalam membangun kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mampu mengintegrasikan rantai pasok industri nikel hingga produk turunannya.

Sementara di Indonesia, menurutnya, sejumlah proyek pengolahan mineral masih menghadapi kendala karena belum didukung industri lanjutan yang menyerap hasil produksi.

"IMIP itu kan Tiongkok bangun. Indonesia Morowali Industrial Park. Freeport misalnya, dia kan 30 ton emas, sudah dibangun di Manyar. Buyer-nya cuma Hartadinata dengan Antam. Cuma yang lain dia harus ekspor lagi dong," katanya.

Ferdy juga menyoroti industri tembaga yang dinilai belum sepenuhnya berkembang di dalam negeri. Menurutnya, fasilitas pengolahan seperti PT Smelting Gresik belum cukup untuk menyerap seluruh produksi, sehingga sebagian produk masih berpotensi kembali diekspor.

"Begitu juga dengan tembaga, penerimanya cuma PT Smelting Gresik dengan yang lain-lain, industrinya enggak jadi. Yang ada Freeport, Amman akan ekspor juga. Sekarang kan bea keluarnya lebih tinggi malah," ujarnya.

Ia menilai pemerintah selama ini lebih banyak mendorong perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan, namun belum cukup menyiapkan industri pengguna yang menciptakan nilai tambah lebih lanjut.

"Itu kan kelemahan dari ini, kita perintah-perintah aja perusahaan tambang bikin, sementara pemerintahnya enggak siap untuk bangun industri," kata Ferdy.

Ia menambahkan, tantangan serupa juga terjadi pada komoditas nikel. Menurutnya, Indonesia masih belum memiliki industri hilir yang cukup untuk mengolah produk antara menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi.

"Ferronikel untuk jadi stainless steel aja enggak ada pabrik stainless steel di sini. Dia harus banyak jual lagi dong. Pabrik garpu aja yang dari nickel, dari nickel ke stainless steel, enggak ada di sini Mas," tambahnya.

Selain hilirisasi, Ferdy menilai agenda transisi energi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terlihat dari perkembangan kendaraan listrik yang menurutnya belum berjalan optimal akibat persoalan insentif pemerintah.

Baca Juga: Bahlil Ditanya Target 3 Bulan Jadi Menko, Jawabannya Bikin Penasaran: Saya Kerja Setiap Hari

Baca Juga: Bahlil Ambil Tugas Baru, Hilirisasi dan Transisi Energi Masuk Satu Komando

"Transisi energi juga masih panjang. Jadi mobil listrik kita belum jalan, kendaraan listriknya belum berkembang betul karena insentif dari pemerintah yang gagal. Pabrik-pabrik mobil listriknya ini kurang berkembang," ujarnya.

Ferdy menyebut kebijakan insentif kendaraan listrik seperti yang diberikan kepada BYD merupakan langkah positif, namun perlu dijaga keberlanjutannya agar tidak berubah di tengah jalan.

"Insentif yang diberikan ke BYD kemarin sudah bagus tapi cuma perlu ini, jangan sampai bagasi dicabut," katanya.

Menurut Ferdy, tantangan lain dalam transisi energi adalah dominasi pembangkit listrik berbasis batu bara yang masih tinggi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional.

"Nah, lalu bagaimana transisi energi dari energi baru terbarukan dan listrik kita masih didominasi oleh batu bara. Catatannya masih banyaklah," tutupnya.