Proyek Data Center AI Rp3,5 Triliun di Jatiluhur Dihentikan Sementara, Dedi Mulyadi: Konsultan Lalai Urus Izin

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa penghentian sementara proyek pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai Rp3,5 triliun di Jatiluhur, Purwakarta, murni akibat kelalaian pihak konsultan.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan polemik penghentian proyek milik BDX Data Centers sekaligus menepis tuduhan adanya hambatan birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," kata Dedi.

Langkah penghentian proyek yang dilakukan sejak inspeksi mendadak pada Selasa (28/7/2026) tersebut merupakan wujud penegakan aturan demi melindungi ekologi dan menjamin hak akses air bersih warga lokal.

Guna menjaga objektivitas kebijakan, Pemprov Jabar melibatkan pakar dan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan kajian serta masukan independen terkait kelayakan dampak lingkungan proyek tersebut.

"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," ujar Dedi.

Menanggapi kekhawatiran krisis air, Dedi mengklarifikasi bahwa kapasitas pasokan Waduk Jatiluhur sangat melimpah dan sanggup memenuhi kebutuhan operasional BDX tanpa mengorbankan kuota masyarakat.

Dari jatah alokasi air resmi sebesar 3.000 liter per detik milik PDAM Kabupaten Purwakarta, penggunaan saat ini baru menyentuh 380 liter per detik atau sekitar 11 persen.

"Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana," terangnya.

Sidak yang dilakukan Dedi Mulyadi ke lokasi pusat data AI bernilai triliunan rupiah tersebut bertujuan memastikan investasi raksasa ini dibangun di lokasi yang aman.

Selain memastikan kesiapan pasokan listrik dan air, Pemprov Jabar ingin menjamin lahan yang digunakan bebas dari ancaman bencana alam seperti banjir, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi.