Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Jamiluddin Ritonga Soroti Reshuffle Kepala Bakom dari Qodari ke Syahganda, Disebut Sama-Sama Bukan Orang Komunikasi

Jamiluddin Ritonga Soroti Reshuffle Kepala Bakom dari Qodari ke Syahganda, Disebut Sama-Sama Bukan Orang Komunikasi Kredit Foto: Great Institute
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat komunikasi politik sekaligus mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga, memberikan catatan kritis terkait perombakan posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Jabatan tersebut resmi bergeser dari Muhammad Qodari ke Syahganda Nainggolan dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Jamiluddin menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Qodari sudah tepat karena yang bersangkutan dinilai minim latar belakang ilmu komunikasi publik dan cenderung mengedepankan pendekatan politik kekuasaan.

"Fokus komunikasi bergeser dari bertukar informasi menjadi upaya memengaruhi, mengendalikan, memperoleh, atau mempertahankan kekuasaan. Akibat lebih jauh dimungkinkan munculnya distorsi informasi, manipulasi, hingga krisis kepercayaan di tengah publik," kata Jamiluddin Ritonga, Minggu (4/10/2026).

Kendati demikian, Jamiluddin juga mempertanyakan kelayakan figur penggantinya, Syahganda Nainggolan. Menurutnya, Syahganda yang memiliki kepakaran utama di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial juga memiliki dasar yang relatif minim dalam keahlian komunikasi publik.

Sebagai mantan aktivis, Syahganda dikhawatirkan akan mengulang pola kesalahan yang sama dengan menggunakan pendekatan politik subjektif dalam mengelola komunikasi pemerintah.

"Tanpa bermaksud merendahkan beliau, basic-nya dalam ilmu komunikasi relatif minim. Kalau pendekatan politik yang nantinya dilakukan, maka Syahganda Nainggolan akan mengulangi kesalahan Qodari dalam memimpin Bakom," ujarnya.

Ia menambahkan, ketidaktepatan penempatan posisi ini berisiko membuat lembaga Bakom justru menambah beban baru bagi presiden.

"Karena Syahganda bukan ahli komunikasi, khususnya komunikasi publik, dikhawatirkan Bakom nantinya bukan menjadi lembaga penyelesai masalah, melainkan justru menjadi sumber masalah yang membebani presiden," tegas Jamiluddin.

Jamiluddin menyayangkan keputusan pemerintah yang tidak memilih profesional atau akademisi dari kalangan pakar komunikasi murni. Hal tersebut berdampak pada tingginya bongkar-pasang pimpinan di tubuh Bakom.

Ia menyoroti rekor perombakan posisi Kepala Bakom yang telah terjadi sebanyak empat kali dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan.

"Memang ironis, Prabowo hanya dalam dua tahun sudah mereshuffle empat kali Kepala Bakom. Hal ini tidak akan terjadi bila Kepala Bakom dipilih berdasarkan kompetensi, khususnya yang kompeten di bidang komunikasi," jelasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat